Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Beliau tidak terlibat penyusunan teknis. Semua diserahkan ke Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto. Tapi, dalam setiap kesempatan, Presiden selalu menekankan supaya suara publik
didengarkan baik-baik dan tidak terburu-buru agar prosesnya benar. Jadi, bukan beliau tidak
mendengarkan. Covid-19 mempengaruhi cara-cara komunikasi publik dan intensitas pertemuan
dengan tokoh-tokoh agak terganggu.

Pemerintah baru membangun komunikasi setelah ramai ada penolakan. Kenapa mereka tidak
dari awal dilibatkan dan didengarkan?

Itu catatan penting yang perlu menjadi sikap ke depan karena beberapa kali Presiden
menekankan sosialisasi. Dalam konteks ini, ada komunikasi yang kurang baik, sehingga
persoalan menjadi begini.

Saat ini pemerintah mengajak pihak lain duduk bersama dalam menyusun peraturan pemerintah.
Tapi, secara teori, PP ini nantinya tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang sudah
disahkan…
Memang tidak mungkin menyusun PP yang berlawanan dengan undang-undang. Tapi PP ini
diharapkan bisa menjadi jalan keluar terhadap sesuatu yang, mungkin, di dalam undang-undang
masih bias. Penyusunan PP itu peluang untuk memastikan bunyi atas undang-undang menjadi
lebih konkret.
Di sejumlah survei, tingkat ketidakpuasan atas kinerja pemerintah tinggi. Apa yang akan
dilakukan pemerintah?

Covid-19 memberikan ketidakpastian yang luar biasa. Target pembangunan terganggu. Yang
sudah direncanakan terjadi refocusing dan realokasi anggaran. Tingkat pelayanan publik
terganggu. Yang dulu kebuntuan bisa diselesaikan dengan musyawarah yang lebih akrab,
didatangi Pak Jokowi atau kepala daerah, sekarang serba dibatasi. Itu menjadi agregat atas
ketidakpuasan publik. Tapi pemerintah masih yakin karena keyakinan Presiden dan Wakil
Presiden masih tinggi.

DIKO OKTARA

25