Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 297
Judul Survei IPR: Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Bawah
50 Persen
Nama Media kompas.com
Newstrend Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/13300271/survei-ipr-
kepuasan-terhadap-kinerja-kabinet-jokowi-maruf-di-bawah-50-persen
Jurnalis Ihsanuddin
Tanggal 2020-10-23 13:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif IPR) Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja
para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin secara umum masih relatif di bawah 50 persen
neutral - Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif IPR) Menurut survei ini, Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan yakni 45,2 persen.
Kemudian posisi kedua ada nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan meraih 44,9 persen
Ringkasan
Kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
masih belum menyentuh angka 50 persen. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan
Indonesia Political Review (IPR). "Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet
Jokowi-Ma'ruf Amin secara umum masih relatif di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif IPR
Ujang Komarudin, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).
Sementara menteri yang paling sedikit mendapatkan kepuasan publik yakni Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Ia hanya
mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik. Adapula Menristek Bambang Brodjonegoro, 34,5
persen; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 34 persen; Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 33,6
persen; dan Menaker Ida fauziah, 33,3 persen.
SURVEI IPR: KEPUASAN TERHADAP KINERJA KABINET JOKOWI-MA'RUF DI BAWAH
50 PERSEN
Kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
masih belum menyentuh angka 50 persen. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan
Indonesia Political Review (IPR).
296