Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 34
Judul Memaknai UU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-26 05:43:00
Ukuran 227x61mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.540.000
News Value Rp 13.620.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ndilul Huda (ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
Kendala utama investasi di Indonesia sendiri yang paling utama adalah korupsi. Kedua birokrasi.
Peraturan tentang tenaga kerja nomor belakangan. Namun yang diubah secara masif di UU Cipta
Kerja ini malah ketenagakerjaan. Jadi seperti salah obat. Desain dari awalnya saja sudah salah
kalau menurut saya,
Ringkasan
Meski Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja
menjadi UU pada awal Oktober 2020, berbagai pihak menilai masih ada beberapa pasal dalam
UU itu dipersoalkan. Antara lain sejumlah poin ketidakadilan yangmenurut kalangan buruh, dari
mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain
yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah UU.
MEMAKNAI UU CIPTA KERJA
Meski Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja
menjadi UU pada awal Oktober 2020, berbagai pihak menilai masih ada beberapa pasal dalam
UU itu dipersoalkan. Antara lain sejumlah poin ketidakadilan yangmenurut kalangan buruh, dari
mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain
yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah UU.
Bahkan sejak UU Cipta Kerja masih dibahas di DPR, beberapa pakar hukum telah menggugat
surat presiden yang dikirimkan kepada DPR untuk mulai membahas rancangan beleid tersebut
ke Pengadilan Tinggi Tata'Usaha Negara (PTUN). Penempatan surat presiden sebagai objek
gugatan di PTUN dilakukan agar prinsip negara hukum Indonesia dapat berjalan.
Dengan adanya pengujian oleh PTUN terhadap surat presiden tersebut, pemerintah bisa
dikontrol agar tak sewenang-wenangan dalam tahap penyusunan UU. Sebab, proses legislasi
33
