Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 38
Pemerintah meyakini UU Cipta Kerja dapat menghadirkan kepastian berusaha, termasuk
mempercepat proses perizinan. Terkait Investasi, Bahlil mengungkapkan realisasi investasi pada
2019 mencapai Rp 809 triliun, atau 10,2% dari target realisasi.
Komposisi investasi ialah 53% di wilayah Jawa dan 47% di luar Jawa. Adapun realisasi investasi
sepanjang Januari-Agustus 2000 tercatat Rp 402,67 triliun atau 49,-3% dari target sebesar Rp
817 triliun.
Sementara itu, perlu diketahui juga bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 99%
daru total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 62 juta, unit dengan
penyerapan tenaga kerja hingga 97%.
Melalui adanya omnibus law cipta kerja disebut Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten
Masduki mengatakan bahwa reguasi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap
pengembangan UMKM.
Teten menjelaskan terkait dengan perizinan bagi UMKM yang selama ini disamaratakan dengan
perizinan bagi usaha besar, akan dipermudahnya dengan adanya UU Cipta Kerja.
Tidak hanya itu, nantinya juga akan ada insentif bagi usaha skala besar dan menengah yang
bermitra dengan UMKM.
Dengan disahkannya-UU Cipta Kerja, yang tidak kalah penting adalah adanya pengelolaan
terpadu UMKM melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.
Dirinya menuturkan, regulasi ini akan memperludah one gate policy dimana percepatan dan
pengembangan UKMK, lalu insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan
pemberdayaan UMKM, lalu pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus
untuk membiayai pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
Di bidang perlindungan hukum juga tidak ketinggalan, dimana dengan adanya UU Cipta Kerja,
maka para buruh/pekerja akan mendapatkan fasilitas berupa bantuan dan juga perlindungan
hukum.
Sedangkan dari segi pemasaran, seperti misalnya akan ada prioritas produk atau jasa dari UMKM
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belanja pemerintah akan diprioritaskan agar
dapat menyerap produk yang dihasilkan oleh UMKM.
Sebelumnya, Rosari P Roeslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Indonesia blak-blakan pro-kontra terkait undang-undang(UU) Cipta Kerja. Rosan menyebut, UU
ini bertujuan untuk menampung tenaga kerja yang masih menganggur hingga saat ini.
Ia menjelaskan, bahwa dengan adanya UU ini, akan banyak pengusaha yang dengan mudah
melakukan ekspansi, sehingga lapangan kerja tercipta yang nantinya bisa menampung
pengangguran dan tenaga kerja baru.
Rosan menilai bahwa yang diperlukan bagi Indonesia saat ini adalah memperbaiki iklim berusaha
di Indonesia agar lebih kondusif lagi, meskipun data dari BKPM menunjukkan bahwa investasi di
Indonesia meningkat tiap tahunnya, namun penyerapan tenaga kerja rupanya masih rendah.
Investasi yang padai modal atau manufacturing lebih memilih negara-negara tetangga lain,
seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Dirinya menegaskan, UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu jawaban atas kendala utama dalam
pertumbuhan ekonomi nasional selama ini, yakni obesitas regulasi maupun tumpang tindih
peraturan dan sebagian hal yang bertentangan.
37
