Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 40
Judul Cek Kosong Omnibus Law: Meningkatkan Investasi Hanya Ilusi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-26 05:41:00
Ukuran 171x193mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 8.550.000
News Value Rp 25.650.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sedih dan pilu nasib rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi berdasarkan coba-coba tanpa kajian
menyeluruh dan masuk akal. Kebijakan coba-coba ini hanya berdasarkan intuisi. Yang ternyata
salah arah. Atau memang tujuannya mau menguntungkan pihak tertentu saja? Target
pertumbuhan ekonomi 2015-2019 dipatok 7 persen. Realisasinya jauh di bawah itu.
Pertumbuhan ekonomi 2015 hanya 4,9 persen.
Padahal pemerintahan SBY pada periode kedua tersebut juga menggunakan UU yang sama
dengan pemerintahan Jokowi, yaitu UU yang belum diganti dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan
fakta ini, sangat tidak tepat menyalahkan UU atas pelambatan investasi. Oleh karena itu,
solusinya bukan mengganti UU. Tapi seharusnya mengganti pengelola negara. Maksudnya,
anggota kabinet yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab
kalau kebijakan yang sudah makan korban nyawa ini ternyata gagal. Harus ada konsekuensinya.
Berani? (www.watyutink.com)
CEK KOSONG OMNIBUS LAW: MENINGKATKAN INVESTASI HANYA ILUSI
Sedih dan pilu nasib rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi berdasarkan coba-coba tanpa kajian
menyeluruh dan masuk akal.
Kebijakan coba-coba ini hanya berdasarkan intuisi. Yang ternyata salah arah. Atau memang
tujuannya mau menguntungkan pihak tertentu saja?Target pertumbuhan ekonomi 2015-2019
dipatok 7 persen. Realisasinya jauh di bawah itu. Pertumbuhan ekonomi 2015 hanya 4,9 persen.
Pemerintah kelihatan bingung. Kebijakan coba-coba mulai dijalankan. Sejak 2015 pemerintah
mulai menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi
menjadi 7 persen. Tidak hanya satu kebijakan, tetapi berjilid-jilid. Puncaknya 16 November 2018,
pemerintah menerbitkan PKE jilid XVI yang sangat absurd dan akhirnya harus direvisi atau
dibatalkan.
PKE intinya kebijakan insentif perpajakan untuk menarik investasi dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Tapi, hasilnya nihil. Pertumbuhan ekonomi2015-2019 rata-rata hanya 5
39