Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 35
memang tak bisa dibiarkan tanpa kontrol pada setiap bagian dari prosesnya yang terdiri dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ndilul Huda,
membatalkan UU Cipta Kerja adalah cara paling bijak pemerintah di tengah kondisi pandemi
Covid-19 saat ini. Sebab, menurut dia, masih banyak pasal dalam aturan tersebut yang
kontroversial dan perlu dibahas lebih jauh.
Lagi pula, investasi di Indonesia sekarang ini juga sudah cukup tinggi. Bahkan, peranan investasi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di era pemerintahan Jokowi mencapai 34% dan terbilang
yang tertinggi sepanjang sejarah RI. Hanya masalahnya, kualitas investasi di Indonesia saat ini
sangat minim dan hal terseb ut bukan disebabkan oleh masalah ketenagakerjaan! tetapi karena
banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit.
" Kendala utama investasi di Indonesia sendiri yang paling utama adalah korupsi. Kedua
birokrasi. Peraturan tentang tenaga kerja nomor belakangan. Namun yang diubah secara masif
di UU Cipta Kerja ini malah ketenagakerjaan. Jadi seperti salah obat. Desain dari awalnya saja
sudah salah kalau menurut saya," ujar ' Nailul.
Kualitas investasi yang buruk juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap
pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Rasio ini mencerminkan
seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan
Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Makin rendah ICOR itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi,
investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tidak efisien.
Di luar itu, pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tak teigantung dari berapa banyak kemudahan
yang diberikan kepada investor, melainkan seberapa cepat pemerintah menangani pandemi.
Namun, ada ekonom lainnya menilai ada konsekuensi buruk jika pemerintah membatalkan UU
tersebut.
Salah satunya potensi timbulnya kekhawatiran investor atas kepastian hukum di Indonesia.
Pasalnya, perubahan UU yang begitu cepat menunjukkan bahwa pemerintah tak konsisten dalam
menegakkan aturan. Meski demikian, potensi terganggunya iklim investasi atas pembatalan UU
Cipta Kerja di tengah pandemi saatini sangat kecil.
Pasalnya, saatini banyakren-cana investasiyangtertunda karena kondisi perekonomian yang
belum menentu.
Sebaliknya, jika UU tersebut dibatalkan oleh MK di saat perekonomian sudah pulih, dampaknya
terhadap iklim investasi di Indonesia akan signifikan.
34
