Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 45

Presiden mengatakan mulai dari mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM,
              mempermudah  pendirian  PT  dengan  modal  minimal  dan  tidak  ada  pembatasan,  kemudian
              koperasi  bisa  didirikan  hanya  dengan  sembilan  orang,  hingga  sertifikasi  halal  bagi  UMK
              digratiskan juga dibiayai APBN, dan lain-lain. "Sekali lagi agar perekonomian rakyat segera cepat
              bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," ujar Jokowi.

              Menurut  Presiden,  beberapa  hal  tersebut  merupakan  solusi  dari  kendala  yang  selama  ini
              dirasakan pengusaha UMKM, terutama terkait kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang
              rumit.

              Dia  pun  mengutip  pengukuran  Global  Complexity  Index  pada  Juni  lalu  yang  menempatkan
              Indonesia dalam posisi nomor satu terkait regulasi-birokrasi yang harusdilalui. "Artinya, regulasi
              dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia," tutur Jokowi.

              Ke depan, Jokowi meyakini pada 2021 mendatang akan menjadi tahun yang penuh peluang. Tak
              hanya itu, ia yakin 2021 juga menjadi tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi
              global.

              Jokowi  menyebut  menjadi  saat  yang  tepat  untuk  kembali  bekerja,  kembali  mengembangkan
              usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja Indonesia. "Saya sangat optimis
              kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi memang menyulitkan kita tetapi
              juga membuka peluang kita. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain dan
              kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain," tuturnya.

              Di satu sisi, sejak omnibus law ciptaker disetujui jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna
              DPR pada 5 Oktober lalu, gelombang aksi penolakan dari publik lintas elemen terjadi di hampir
              seluruh kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Hampir setiap hari dapat dikatakan terjadi aksi
              urijuk rasa penolakan UU Ciptaker di sejumlah kota di Indonesia.

              Lapangan Kerja Baru
              Sebelumnya,  Kepala  BKPM  Bahlil  Lahadalia  mengatakan  jika  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja
              mampu  menciptakan  3  juta  lapangan  kerja  baru.  Termasuk  di  dalamnya,  lapangan  kerja
              langsung  maupun  tidak  langsung  atau  pekerjaan  yang  tercipta  sebagai  dampak  pengganda
              (multiplier effect). "Yang BKPM catat ini adalah yang langsung,padahalkalauyangtidak langsung
              ini bisa sampai dengan 3 juta," ujarnya saat paparan realisasi investasi kuartal III-2020, Jumat
              (23/10).

              Untuk  lapangan  kerja  baru  yang  sifatnya  langsung  sebagai  dampak  investasi  masuk,  ia
              menuturkan  jumlahnya  ditargetkan  minimal  1,3  juta  pada  tahun  depan.  Target  tersebut
              mempertimbangkan jumlah tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya kurang lebih 2,9
              juta.

              Dari pekerjaan baru tersebut, lanjutnya, bisa menciptakan dampak pengganda kepada sektor
              bisnis di sekitarnya. Misalnya, subkontraktor, UMKM yang memberikan suplai, dan sebagainya.
              "Kalau bicara perusahaan itu, ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Bahkan,yang tidak
              langsung ini bisa 3 kali - 4 kali lipat dibandingkan dengan tenaga kerja langsung karena ada
              ekosistem yang terbangun di situ," ujarnya seperti dikutip cnnmdonesia.com.

              Bahlil meyakini UU Cipta Kerja akan mendorong realisasi investasi tahun depan. Selanjutnya,
              investasi  tersebut  bisa  menambah  lapangan  kerja  bara.  Namun,  dia  menuturkan  tambahan
              lapangan kerja tersebut tidak bisa dihitung per realisasi investasi yang masuk. Pasalnya, terdapat
              2 jenis investasi meliputi investasi berbasis hilirisasi yang padat teknologi dan investasi padat
              karya.



                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50