Page 227 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 227
Ia mengatakan, waktu lembur dalam aturan terbaru tersebut ialah empat jam atau menjadi 12
jam waktu kerja per hari. Aturan tersebut diklaim masih mengikuti ketentuan lembaga buruh
internasional atau ILO.
"Saya kira ini batas kemampuan bekerja orang 12 jam. Jika kemudian ditambah lembur
sesungguhnya ini masih ketentuan ILO. Tidak lah benar kalah pekerja akan di eksploitasi. Karena
sesungguhnya waktu kerja ini pun berdasarkan kesepakatan," jelas Ida dalam webinar 'UU Cipta
Kerja Untuk Siapa' yang digelar oleh Maju Perempuan Indonesia (MPI), Jakarta Senin (12/10).
Soal waktu lembur dalam UU Ciptaker memang bertambah dari aturan sebelumnya. Dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa waktu lembur tidak boleh
melebihi 3 (tiga) jam per hari atau 14 jam dalam seminggu.
"Kalah pekerjanya tidak mau lembur, pengusaha tidak boleh memaksakan," tegas Ida.
Menaker juga memaparkan soal pengaturan jam kerja karyawan. Ia mengatakan aturan itu tetap
mengacu pada UU 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, yakni 7 jam selama sehari atau 40
jam selama seminggu untuk 6 hari kerja.
Untuk pengaturan waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk lima hari bekerja, Ida
menjelaskan hal itu untuk pekerjaan yang memiliki waktu fleksibel.
"Di UU Cipta Kerja kita menampung pekerjaan yang sifatnya kondisi tidak dapat mengikuti
ketentuan tersebut perlu diatur waktu kerja khusus, misalnya ekonomi digital yang waktunya
fleksibel," tutur Ida.
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak menghilangkan hak cuti pekerja, yakni cuti hamil dan
haid. "Pengusaha wajib memberikan waktu cuti dan libur. UU cipta kerja tidak menghilangkan
cuti haid dan melahirkan," pungkas Ida. (OL-6).
226
