Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippindo) DKI Jakarta ini,
hal itu perlu diperbaiki dengan mendorong anak-anak muda berani membuka usaha sendiri.
Pemerintah bisa menumbuhkan gairah kewirausahaan mereka, misalnya, dengan membuka
akses permodalan, pendidikan kewirausahaan, dan adaptasi teknologi.

"Pemerintah perlu mengubah paradigma anak-anak muda kita dan memfasilitasi agar mereka
lebih banyak pengetahuannya terhadap teknologi saat ini. Anak muda kita banyak yang kreatif
sehingga perlu dibantu dan diberdayakan untuk merintis usahanya," kata Sarman.

Sarman mengusulkan agar pemerintah membuka skema khusus untuk memudahkan akses
permodalan, terutama bagi pelaku UMKM pemula. Lantas, pihak yang memiliki ide dan gairah
untuk membuka usaha tak lagi dipersulit sejak hendak memulai. "Mereka juga perlu difasilitasi,
diberdayakan. Tak sampai setahun mereka akan bisa jalan sendiri." Guru Besar Ilmu Ekonomi
dari Universitas Pasundan, Rully Indrawan berpendapat, angka rasio kewirausahaan RI 3,47
persen sebenarnya tidak terlalu buruk lantaran standar di tiap negara adalah 3 persen.

Namun demikian, tentu saja ke depannya rasio tersebut diharapkan bisa meningkat.

Mantan Sekretaris Kemenkop UMKM ini mengatakan, pemerintah perlu membantu proses
digitalisasi, terutama kepada pelaku usaha berskala mikro.

Alasannya, dengan beradaptasi di platform digital, diharapkan mereka bisa "naik kelas" menjadi
pelaku usaha berskala kecil dan menengah.

Rully mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana (PP) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan rampungnya sejumlah aturan
pelaksanaan itu, urusan perizinan akan lebih mudah.

Namun, ia mengakui penerapan UU ini tidak akan mudah karena birokrasi yang belum terbiasa.

"Misalnya, apakah birokrasi kita bisa bisa menerima penggunaan perizinan online karena mereka
sudah sekian lama menikmati suasana high cost ekonomi? Hal ini menjadi tugas pemerintah,
bagaimana membangun birokrasi kita yang lebih sehat," kata Rully kepada Lokadata.id.

Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014 ini menambahkan, penciptaan wirausaha
baru ini sebenarnya bisa dimulai dari dunia pendidikan.

Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mereformasi kurikulum dengan
mengubah budaya belajar siswa sesuai nilai-nilai kewirausahaan.

Pelbagai masukan di atas langsung ditanggapi Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin.

"Pemerintah terus berupaya memperkuat sinergi kebijakan dan pelaksanaan program
kewirausahaan di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

9