Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Perempuan disabilitas semakin rentan bahkan berpotensi mengalami kekerasan berkali lipat lebih
besar.
Di sisi lain, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV/ODHA, pekerja seks, dan disabilitas terus
dirasakan.

Kehilangan akses pada pekerjaan, mendapatkan kesulitan ketika mengakses layanan publi, dan
menjadi sasaran empuk oknum pengada layanan publik pemerintah yang bertujuan untuk
mengambil keuntungan dari upaya komunitas ini untuk mengakses layanan public.

Bagi perempuan migran, pandemik merupakan penderitaan yang bertambah berkali lipat.

Tercatat sebanyak 32.192 buruh migran kehilangan pekerjaan dan dipulangkan ke tanah air.
Sementara bagi buruh migran yang masih bekerja, terutama buruh migran perempuan yang
bekerja sebagai pekerja rumah tangga mereka mengalami situasi tidak digaji, kerja dua kali lipat
tanpa istirahat karena harus membersihkan rumah berkali-kali dan memasak lebih sering karena
majikan selalu di rumah.

Ditambah lagi, tidak mendapatkan hak libur dengan alasan lockdown dan mencegah penularan.

"Migran juga mendapatkan diskriminasi dan stigma bahkan dikambinghitamkan sebagai
pembawa dan penyebar virus,"pungkasnya.

Dengan rentetan kondisi yang dihadapi perempuan saat situasi pandemic ini, Peringatan Hari
Perempuan Internasional tahun 2021 ini, Jaringan OBR Indonesia Solidarity menyampaikan
tuntutan kepada Pemerintah yakni, 1. Segera Bahas dan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU P-KS) 2. Berikan layanan kesehatan gratis bagi perempuan dan rakyat yang tidak
mampu 3. Tolak Omnibus law dan PP Cipta Kerja dan berikan upah layak, jaminan pekerjaan
dan perlindungan untuk buruh perempuan.
4. Bangun sistem perlindungan dan layanan bagi korban kekerasan seksual di kampus, tegakkan
sanksi tegas bagi akademisi/dosen pelaku kekerasan seksual di kampus 5. Tarik Militer yang
menjadi actor utama kekerasan terhadap perempuan Papua 6. Buka ruang demokrasi yang
seluas-luasnya bagi perempuan Papua 7. Tolak otonomi khusus Jilid II yang adalah paket
perpanjangan kekerasan terhadap perempuan Papua 8. Berikan layanan inklusif pada kelompok
disabiltas 9. Hentikan penahananan dokumen, stop overcharging, berlakukan kontrak mandiri
bagi PRT migran 10. Bangun infrastruktur ekonomi untuk sector hasil hutan dan pertanian
pangan rakyat 11. Berlakukan skema perlindungan internet aman bagi anak 12. Mewajibkan
perusahaan pers membuat SOP pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap
jurnalis 13. Berikan perlindungan kerja bagi buruh kebun, naikkan upah buruh kebun 14.
Turunkan iuran BPJS kesehatan, hilangkan denda bagi rakyat yang tidak mampu dan permudah
proses perpindahan kepesertaan BPJS Kesehatan dari umum ke PBI 15. Stop Stigma dan
diskriminasi terhadap komunitas ODHIV/ODHA, pekerja seks, disabilitas, tindak tegas para
pelaku kekerasan 16. Libatkan perempuan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan, berikan
perhatian lebih kepada komunitas perempuan rentan agar bisa terlibat secara berkualitas.

138