Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Layaknya sawit, produk hasil dari hutan dan pertanian pangan rakyat juga harus mendapatkan
perhatian, mulai dari penyuluhan terkait pengetahuan meningkatkan kualias dan kuantitas,
penyediaan bibit, pupuk dan obat yang bisa diakses oleh rakyat, penjagaan harga produk hutan
dan hasil pertanian rakyat, hingga infrastruktur pengolahan dan pemasaran.

Sektor ini merupakan sektor di mana mayoritas rakyat Indonesia berada di dalamnya, apabila
diperhatikan, dilindungi dan dikembangkan akan sangat berdampak pada meningkatnya
penghidupan rakyat dan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Hal ini juga akan mengurangi bencana yang diakibatkan oleh hadirnya perusahaan perkebunan
skala besar," ucapnya.

Pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat ditutup dengan alasan untuk mencegah penularan
covid-19.

Namun jika hal ini, tidak diikuti dengan kebijakan perlindungan yang sistematis dan
komprehensif, terutama bagi rakyat yang bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari
pekerjaan harian.

"Tentu saja, muncul begitu banyak inisiatif baik dari berbagai kalangan untuk membantu mereka
yang lemah secara ekonomi dengan membagikan berbagai bentuk bantuan. Lagi, kita melihat
solidaritas rakyat yang sangat luar biasa, sesama rakyat yang bisa merasakan kesulitan yang
dihadapi oleh rakyat lainnya dan melakukan pekerjaan nyata," sambung ia.

Lalu, berbagai fasilitas pelayanan publik pun turut terkena imbas dengan alasan menekan
penularan covid-19.

Pembatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan kebijakan Pemerintah
yang sangat berdampak besar terhadap perempuan dan anak.
"Kita mendengar kabar tentang anak yang frustasi karena tidak bisa belajar online, atau para
ibu yang kesulitan dalam membantu anaknya belajar. Di rumah, perempuan melakukan
perawatan terhadap mereka yang sakit dan harus bersabar karena akses kepada fasilitas
kesehatan dibatasi," sambung ia.

Berhadapan dengan situasi sulitnya mendapatkan pemasukan pada masa pandemi, banyak yang
kemudian tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hal ini semakin diperburuk dengan terus naiknya iuran BPJS Kesehatan dan dendanya. Upaya-
upaya untuk pindah dari BPJS Kesehatan yang berbayar ke PBI juga tidak mudah bagi sebagian
besar perempuan menjadi kepala keluarga.

"Pemerintah seolah tidak memperhatikan hal ini dan membiarkan rakyatnya berada dalam
kesulitan tanpa solusi" ucapnya.

Anjuran untuk tetap di rumah ternyata seiring dengan meningkatnya kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Penggunaan internet dan telepon genggam untuk belajar daring dan kegiatan lainnya namun
tidak diikuti dengan skema perlindungan penggunaan internet aman yang komprehensif ternyata
membawa permasalahan baru bagi meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari - 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus
kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus
kekerasan seksual.

Angka ini tergolong tinggi.
136