Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Ringkasan

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (HPI). Namun peringatan HPI
tahun ini tentu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi covid 19 telah
memperburuk situasi kehidupan yang berdampak ganda terutama terjadinya kekerasan
perempuan dan anak. Saat situasi itu juga, BPJS Ketenagakerjaan mencairkan banyak klaim
buruh yang kehilangan pekerjaan. Meski perusahaan mendapatkan bantuan dari Pemerintah,
namun PHK masih terus terjadi.

CATATAN HPI 2021: DAMPAK GANDA PANDEMI COVID 19 PADA PEREMPUAN

SuaraSumsel.id - Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (HPI).
Namun peringatan HPI tahun ini tentu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pandemi covid 19 telah memperburuk situasi kehidupan yang berdampak ganda terutama
terjadinya kekerasan perempuan dan anak.

Jaringan One Billion Rising Indonesia mencatat terjadi peningkatan kekerasan terhadap
perempuan dan anak selama pandemi ini.

Survey daring Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jateng memaparkan sekitar 65% buruh perempuan
menghadapi konsekuensi buruk dari pandemi ini yang mempengaruhi langsung ke penghasilan,
seperti mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan tanpa dibayar atau
dirumahkan dengan upah yang dipotong.

Saat situasi pandemi, Pemerintah justru mendorong omnibus law di saat situasi PHK tengah
dilakukan perusahaan karena alas an efesiensi.

Saat situasi itu juga, BPJS Ketenagakerjaan mencairkan banyak klaim buruh yang kehilangan
pekerjaan. Meski perusahaan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, namun PHK masih terus
terjadi.

"Bagi buruh yang masih bekerja, terdapat banyak penyesuaian terkait upah. Buruh perempuan
terpaksa untuk terus bekerja dengan situasi upah yang diterima tidak sesuai dengan UMK,
lembur yang tidak dibayar dan status sebagai buruh harian," ujar Narahubung aksi virtual
Jaringan One Billion Rising Indonesia, Zubaidah dalam keterangan persnya, Minggu (8/3/2021).

Situasi yang lebih rentan dialami oleh para buruh yang bekerja di perkebunan. Buruh kebun
seperti kebun sawit masih tidak mendapatkan jaminan perlindungan dalam bekerja, sehingga
ketika terjadi kecelakaan kerja, itu menjadi tanggung jawab atau resiko dari buruh kebun itu
sendiri.

Harga input pertanian semakin mahal di tengah harga jual komoditas pertanian yang semakin
rendah di kaum tani pedesaan. Sedangkan, di pasar perkotaan harga komoditas pertanian selalu
terasa mahal.

Meskipun di pedesaan masyarakat cenderung masih bisa berkegiatan seperti biasanya, namun
PHK di perkotaan telah membawa semakin banyak orang berpulang ke desa dan tetap tidak bisa
bekerja karena lapangan pekerjaan di desa juga tidak tersedia.
"Produk-produk hutan dan pangan yang dikelola oleh rakyat tidak mendapatkan perhatian yang
serius dari Pemerintah. Belum ada perlindungan kepastian pasar atas hasil dari hutan dan
pertanian pangan rakyat. Tidak dibangun infrastruktur ekonomi yang akan semakin memajukan
sektor ini," sambungnya.

135