Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

Judul Omnibus Law Lindas Buruh, Outsourcing Jadi Pekerja Seumur Hidup
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/30/255182/omnibus-law-lindas-
buruh-outsourcing-jadi-pekerja-seumur-hidup/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-30 09:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jumlah buruh penerima
UMSK itu puluhan juta orang. Tidak mungkin dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja
sama, ada buruh menerima UMK dan yang lainnya UMSK. Ini akan terjadi diskriminasi

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi, tidak harus sama rata
sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih
dibutuhkan UMSK
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ketika tidak ada karyawan
tetap dan banyaknya buruh kontrak yang mudah dipecat, dengan sendirinya pesangon dan
jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, dan jaminan kesehatan akan berpotensi hilang

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aneh kalau buruh harus
membayar kompensasi dengan uangnya sendiri. Itu pun belum jelas, bagaimana kalau
pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun. Berarti buruh kontrak tidak akan
dapat JKP, karena dalam Omnibus Law diatur kompensasi buruh kontrak yang diberikan setelah
bekerja selama 1 tahun

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari mana uang agen
outsourcing? Lalu kemudian siapa yang bayar JKPnya?

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jika JKP-nya ditanggung
pemerintah, darimana dananya?

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) DPR setuju dengan
karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti no job security atau tidak ada
kepastian kerja bagi buruh Indonesia

negative - Nining Elitos (Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kan ini
(PKWT) sudah jelas aturan mainnya, pembatasannya, waktunya. Tapi kenapa justru RUU Cipta
Kerja menghilangkannya

208