Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 23
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau kepada seluruh pekerja/buruh di masing-
masing perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait
dengan mogok kerja, serta ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.
Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani terkait rencana jutaan buruh
melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta
Kerja yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR.
BURUH DIMINTA PATUHI ATURAN
Oleh Sanya Dinda dan Leonard AL Cahyoputra
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau kepada seluruh pekerja/buruh di masing-
masing perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait
dengan mogok kerja, serta ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.
Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani terkait rencana jutaan buruh
melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta
Kerja yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR.
Dalam surat edaran Nomor 293/ DPN/1.3/3B/DC/20 tentang Himbauan Terkait Rencana Mogok
Nasional kepada seluruh pengusaha anggota Apindo, Hariyadi meminta kepada semua
pengusaha untuk memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh di perusahaan masing-masing
terkait ketentuan tentang mogok kerja.
Hariyadi mengatakan, berdasarkan Kepmenkertrans No. 232/2003 pasal 3, mogok kerja buruh
yang akan dilaksanakan pada tanggal 6,7, dan 8 Oktober 2020 tidaklah sah. Pasalnya, mogok
kerja tersebut tidak diakibatkan oleh gagalnya perundingan antara pengusaha dan pekerja.
"Dalam pasal 4 disebutkan, gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat
pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2
(dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, atau perundingan-perundingan
yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah
perundingan," kata Hariyadi dalam surat edaran kepada pengusaha, yang dikutip Rabu (30/9).
Dengan kata lain, Hariyadi memandang bahwa pengusaha dan pekerja telah menyepakati isi
RUU Cipta Kerja. Di samping itu, Hariyadi juga meminta pengusaha mengimbau kepada seluruh
pekerja di perusahaan masing-masing untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang
penanggulangan Covid-19.
Sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah DKI
Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020. Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (B)
Pergub tersebut menyebutkan bahwa demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun
karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul atau bergerombol di suatu tempat.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang
berlaku tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.
Apabila pekerja atau buruh melaksanakan demo saat melakukan mogok kerja, mereka
berpotensi melanggar Pergub tersebut. Di samping itu, mereka berpotensi menjadi penyebar
pandemi Covid-19.
22
