Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, lanjut Ristadi, KSPN memastikan tidak akan ikut aksi
mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. "Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang dan
waspada dengan situasi yang berkembang," tambahnya.

Kesepakatan Klaster Ketenagakerjaan

Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah
poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam
pembahasan dengan pemerintah.

"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9).

Ia mengatakan, seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah
mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
Salah satu poin yang disepakati, tambah dia, adalah terkait pesangon yang akhirnya disetujui
tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh
pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.

"Ini seperti undang-undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,"
kata Frrman.

Ia juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang telah mendapatkan masukan
cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam rapat paripurna DPR

"Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja.
Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker
ini," ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, poin lainnya
yang juga disetujui adalah penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dijalankan
dengan kriteria tertentu.

Ia memastikan, pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan
tidak dikelompokkan secara sektoral.

"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada
dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," kata Supratman.

Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah terkait Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, tambah dia, telah disetujui untuk tetap disubsidi
melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, ia memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah dengan
realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKVVT) akan diberikan jaminan kepastian dan
perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing," kata
Supratman seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya akan diatur oleh
pemerintah. Pada dasarnya, tambah dia, ini tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang
berlaku saat ini (try/ns/bl)

26