Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik,
perbankan, dan lain-lain.
Ia mengatakan, mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap
pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya
dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa
batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.

"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus latv
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," kata Said Iqbal.
Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
2020.

Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak
di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. Di Ibu Kota, sasaran
aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan,
dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok
nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,"
tegasnya.

Secara bersamaan, saat sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober
2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh
se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang
paripurna.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pihaknya akan mengajak elemen-elemen lain untuk bergabung
dalam pemogokan umum ini.

KSPN Tak Ikut Mogok

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan tidak akan ikut mogok
nasional yang rencananya dilakukan pada 6-8 Oktober 2020 sebagai respons dari selesainya
pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang
dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi.

"Sampai masuk terlibat dalam tim tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus
agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN," kata Presiden KSPN, Ristadi,
melalui keterangan persnya kepada Beritasatu.com, Rabu (30/9/2020).

Selain itu, kata Ristadi, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum
berakhir. "Pandemi Covid-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan, ini sangat berbahaya
bagi masyarakat Indonesia," tegasnya.

Menurut Ristadi, KSPN yang memiliki anggota lebih dari 300.000 pekerja, salah satu serikat
dengan anggota terbanyak, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus
pusat dan daerah untuk tidak mengikuti mogok nasional ini.

"Kami juga memperhatikan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum
selesainya kasus ribuan PHK anggota KSPN," tandasnya.
25