Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

"Karyawan merupakan aset penting untuk menopang aktivitas dan produktivitas perusahaan,
sehingga perlu dijaga kesehatannya dalam rangka mendukung roda ekonomi tetap berputar,"
ujar dia.

Menperin berujar, dalam situasi yang perlu kewaspadaan ini, prioritas di sektor industri adalah
kondisi kesehatan di lingkungan kerja serta produktivitas industri. Dua hal tersebut mendukung
kondisi perekonomian yang diharapkan dapat terus membaik, setelah sebelumnya terdampak
berat. "Sementara itu, pemerintah terus berupaya mengambil kebijakan yang dapat mendukung
dan memfasilitasi sektor usaha untuk terus dapat bertahan dan tumbuh, meskipun dalam situasi
yang penuh tekanan," kata Agus.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan dunia usaha yang lebih kondusif
adalah dengan menyelesaikan RUU Cipta Kerja. Melalui pengesahan RUU tersebut, diharapkan
masyarakat mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam berusaha.

"Selain itu dari kalangan industri mendukung penuh adanya RUU Cipta kerja ini karena
mendukung pelaku usaha dalam mengurus perizinan agar lebih cepat, sehingga meningkatkan
investasi dan secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja," jelas Menperin.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja juga menjadi fokus dalam RUU
tersebut. "Pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sesuai dengan keahlian mereka,
hingga bisa memperoleh Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mendukung mereka
untuk kembali ke dunia kerja," jelas Menperin.

RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi secara
maksimal, karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 300-350 ribu
pekerja.

Rencana Mogok Nasional

Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kesepakatan
ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat
bersama di Jakarta, Minggu (28/9/2020).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menjelaskan, rapat
bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN,
serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya beberapa federasi yang tergabung
dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM. Termasuk aliansi serikat pekerja seperti Gekanas
(Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai, direncanakan
akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada
saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.
"Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-
undang, yaitu UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum (Demonstrasi) dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu
akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," ujar Said Iqbal, dalam siaran
persnya, Rabu (30/1/2020).

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti
kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan
komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri

24