Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

Judul Aturan Ketenagakerjaan Dikaji Ulang
Nama Media Warta Kota
Newstrend Program Pekerjaan Layak Nasional 2020-2025
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-01 04:56:00
Ukuran 83x136mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 11.205.000

News Value Rp 33.615.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Melihat kondisi ke
depan, harus ada kalibrasi ulang atau resetting terhadap seluruh aturan ketenagakerjaan kita

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kebetulan di
Indonesia menurut pengamatan kami itu adalah lebih banyak menitikberatkan kepada sisi
proteksi atau sisi jaminan sosial atau dari sisi ketenagakerjaannya itu yang lebih mengemuka
dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau kila tidak
memperhatikan dari sisi supply and demand maka ini akan sulit seimbang karena pckcijaan yang
layak itu bisa terwujud dengan baik pada saat supply dan demand itu terpenuhi

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengusulkan kepada
pemerintah mengkaji ulang aturan terkait ketenagakerjaan pascapandemi.

"Melihat kondisi ke depan, harus ada kalibrasi ulang atau resetting terhadap seluruh aturan
ketenagakerjaan kita." ucapnya dalam peluncuran dan diskusi Program Pekerjaan Layak Nasional
2020-2025 secara daring, dikutip dari kom-pas.com, Rabu (30/9).

ATURAN KETENAGAKERJAAN DIKAJI ULANG

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengusulkan kepada
pemerintah mengkaji ulang aturan terkait ketenagakerjaan pascapandemi.

"Melihat kondisi ke depan, harus ada kalibrasi ulang atau resetting terhadap seluruh aturan
ketenagakerjaan kita." ucapnya dalam peluncuran dan diskusi Program Pekerjaan Layak Nasional
2020-2025 secara daring, dikutip dari kompas.com, Rabu (30/9).

28