Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

Judul Dugaan Korupsi, PDIP Minta Pemerintah Buktikan BPJS Masih Bisa
Dipercaya Kelola Dana Publik
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/17/dugaan-korupsi-
pdip-minta-pemerintah-buktikan-bpjs-masih-bisa-dipercaya-kelola-
dana-publik
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2021-02-17 13:14:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Muchamad Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan) Pemerintah
harus membuktikan bahwa BPJS masih sebagai institusi penting yang bisa dipercaya mengelola
dana publik untuk asuransi kesehatan. Trus atau kepercayaan ini sangat penting, karena jadi
instrumen utama dari pengelolaan asuransi dan dana publik

neutral - Muchamad Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan) Maka harus
diusut betul, jangan sampai ada kelalaian, serta harus ada perbaikan mendasar dari sisi
manajemen dan audit internal

neutral - Muchamad Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan) Sehingga
ke depan menjadi penting untuk transformasi data yang terintegrasi, agar pengelolaan menjadi
transparan, bisa merespon kebijakan untuk masa depan berbasis data yang dikelola. Sekaligus,
juga memangkas kemungkinan ada penyalahgunaan dana di internal

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)
Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun
bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih
potensi

neutral - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) Nah
sekarang saya tanya kembali dimana ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa unrealized loss
(Rp 20 triliun) dalam 3 tahun. Ada nggak seperti itu? saya ingin denger dulu

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) BPK
yang menentukan kerugian. Ini nanti kita pastikan kerugiannya ini. Karena perbuatan seseorang
ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Tim
Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mulai melakukan pemeriksaan
terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam dugaan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

109