Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 111
pada Pengelolan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan
negative - Jampidsus (jaksa) Tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat
BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen
Ringkasan
Tim Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa delapan saksi terkait perkara dugaan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS
Ketenagakerjaan. Pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus
tersebut. Delapan saksi diperiksa yakni FL selaku Dealer PT. Kresna Sekuritas, PI selaku Deputi
Direktur Bidang Pasar Modal BPJS TK, CT selaku Dealer Pasar Uang BPJS TK, IH selaku Asisten
Deputi Bidang Pasar Uang BPJS TK, EIS selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT.
Danareksa Investment Management, VD selaku Head Product PT. Schroder Investment
Management Indonesia, ABY selaku Direktur Utama PT. Samuel Asset Management, dan HK
selaku Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung BPJS TK.
DUGAAN KORUPSI, PDIP MINTA PEMERINTAH BUKTIKAN BPJS MASIH BISA
DIPERCAYA KELOLA DANA PUBLIK
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta
pemerintah membuktikan bahwa BPJS masih bisa dipercaya mengelola dana publik. Pernyataan
Nabil merujuk kepada adanya dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemerintah harus membuktikan bahwa BPJS masih sebagai institusi penting yang bisa dipercaya
mengelola dana publik untuk asuransi kesehatan. Trus atau kepercayaan ini sangat penting,
karena jadi instrumen utama dari pengelolaan asuransi dan dana publik," ujar Nabil, ketika
dihubungi Tribunnews.com, Rabu (17/2/2021).
Menurutnya, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan harus diusut secara tuntas. S ebab hal itu
adalah kejahatan besar jika benar terbukti ada korupsi di BPJS. Dia menyayangkan bila benar
korupsi terjadi, lantaran iuran itu dibayar dari kerja keras dan keringat warga.
Bahkan, ada jutaan warga miskin yang tetap bayar BPJS, menggantungkan kepercayaan kepada
lembaga itu.
"Maka harus diusut betul, jangan sampai ada kelalaian, serta harus ada perbaikan mendasar dari
sisi manajemen dan audit internal," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nabil mengatakan pentingnya transformasi manajemen internal dan optimasi
pengelolaan data. Menurutnya di BPJS, yang mengelola dana besar sekaligus lembaga yang
data-driven, harus ada pengelolaan strategis atas data yang terintegrasi.
"Sehingga ke depan menjadi penting untuk transformasi data yang terintegrasi, agar
pengelolaan menjadi transparan, bisa merespon kebijakan untuk masa depan berbasis data yang
dikelola. Sekaligus, juga memangkas kemungkinan ada penyalahgunaan dana di internal,"
tandas Nabil.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI memperkirakan kerugian negara dugaan kasus
tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan
mencapai Rp 20 triliun.
110
