Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 114
" Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah
Pekerja/Buruh," demikian bunyi pasal tersebut dikutip Rabu (17/2).
Dalam Pasal 3 ayat 1 diatur jenis industri padat karya yang diberikan keringanan. Mereka adalah;
a. Industri makanan, minuman dan tembakau b. Industri tekstil dan pakaian jadi c. Industri kulit
dan barang kulit d. Industri alas kaki e. Industri mainan anak f. Industri furniture Pertama,
memiliki pekerja atau buruh paling sedikit 200 orang.
Kedua, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi mencapai paling sedikit 15 persen.
Meski memberi ruang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan rambu-rambu bagi
industri padat karya yang mau menyesuaikan upah buruh mereka.
Rambu-rambunya adalah, penyesuaian upah dilakukan berdasarkan kesepakatan pengusaha
dengan buruh. Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat; besaran
upah, cara pembayaran dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31
Desember 2021.
Nantinya, besaran upah atas penyesuaian yang baru itu tak berlaku sebagai dasar perhitungan
iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak-hak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertimbangan beleidnya, Ida menyatakan kebijakan itu diambil karena pandemi corona
telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan industri padat karya tertentu
dalam memenuhi hak buruh, termasuk membayar upah.
"Untuk menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja serta
kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu, perlu pengaturan khusus mengenai
pelaksanaan pengupahan di industri padat karya tertentu akibat pandemi covid-19," katanya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala Biro
Humas Kementerian Ketenagakerjaan R Soes Hindharno, dan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industri (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang untuk meminta penjelasan soal beleid itu. Namun, belum ada yang merespons
hingga berita ini diturunkan.
(aud/agt).
113
