Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 120
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban
mengungkapkan, masukan dan aspirasi buruh tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Padahal,
Tim Tripartit telah sepakat akan memasukkan hasil pertemuan dalam klaster ketenagakerjaan di
dalam UU Cipta Kerja. Karena itu. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (DEN KSBSI) menyatakan perlawanan. Ikut protes melakukan unjuk rasa menolak UU
Cipta Kerja
"Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendegradasi hak-hak dasar buruh," protes Elly.
Hak-hak dasar buruh yang terdegradasi itu yakni. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) atau
kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah diturunkan,
besaran pesangon diturunkan.
"Saya menginstruksikan setiap anggota KSBSI dan 10 federasi afiliasi lainnya, untuk menggelar
unjuk rasa berhari-hari di daerahnya masing-masing, menolak pengesahan Undang-Undang
Cipta Kerja," kata Elly, Kamis (8/10).
Selain unjuk rasa, lanjutnya, pihaknya akan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja.
Langkah lain, KSBSI juga akan melakukan judicialreview (uji materi) UU Cipta Kerja. "DEN KSBSI
dan 10 federasi afiliasi akan melakukan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tandasnya.
Berikut wawancara mengenai langkah-langkah dilakukan buruh untuk menolak UU Ciptaker,
yang ditanggapi pengusaha.
119
