Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 125
Judul Tak Ada Kenaikan Upah Tahun Depan
Nama Media Kontan
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2020-10-09 04:32:00
Ukuran 317x126mmk
Warna Warna
AD Value Rp 63.717.000
News Value Rp 318.585.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anggawira (Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)) Saya melihat
pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang bisa secara
logis dan secara realita ini dimalumkan
Ringkasan
Pengusaha sepakat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional agar penetapan upah
minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hanya saja perwakilan buruh belum
mau memberikan sikap atas penetapan upah 2021 ini.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinla Kamdani kepada KONTAN, Kamis
(8/10) menyatakan pengusaha setuju dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Pertimbangannya saat ini kondisi perusahaan mayoritas mengalami kesulitan arus kas akibat
pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Akibatnya, mayoritas pengusaha pun mengalami
kesulitan untuk bisa mempertahankan usaha.
TAK ADA KENAIKAN UPAH TAHUN DEPAN
Pengusaha sepakat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional agar penetapan upah
minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hanya saja perwakilan buruh belum
mau memberikan sikap atas penetapan upah 2021 ini.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinla Kamdani kepada KONTAN, Kamis
(8/10) menyatakan pengusaha setuju dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Pertimbangannya saat ini kondisi perusahaan mayoritas mengalami kesulitan arus kas akibat
pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Akibatnya, mayoritas pengusaha pun mengalami
kesulitan untuk bisa mempertahankan usaha.
Jika formula penghitungan UMP 2021 mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 ten
tang pengupahan, kemungkinan besar pengusaha kesulitan untuk membayar upah minimum
tersebut.
124
