Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 128
Judul Jernih Melihat UU Cipta Kerja
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis M Syahran W. Lubis
Tanggal 2020-10-09 04:31:00
Ukuran 113x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 87.010.000
News Value Rp 261.030.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan. Buruh menolak beberapa muatan regulasi baru
itu, karena dinilai mereduksi hak karyawan dan hanya mementingkan pemberi kerja.
Sebenarnya secara umum materi UU Cipta Kerja memberi iklim berbisnis yang lebih baik.
Kalangan pebisnis pun menyambut baik kehadirannya. Salah satu yang paling diharapkan oleh
pengusaha adalah pemangkasan birokrasi perizinan.
JERNIH MELIHAT UU CIPTA KERJA
M. Syahran W. Lubis
syahranJubis@bisnis.com
Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan. Buruh menolak beberapa muatan regulasi baru
itu, karena dinilai mereduksi hak karyawan dan hanya mementingkan pemberi kerja. Sebenarnya
secara umum materi UU Cipta Kerja memberi iklim berbisnis yang lebih baik. Kalangan pebisnis
pun menyambut baik kehadirannya. Salah satu yang paling diharapkan oleh pengusaha adalah
pemangkasan birokrasi perizinan.
Meski secara umum diharapkan dapat merealisasikan iklim berusaha yang lebih kondusif,
penolakan bermunculan dari kaum buruh yang menilai regulasi baru itu memangkas hak mereka.
Sebenarnya ada materi UU Cipta Kerja yang menggarisbawahi kepentingan karyawan di
antaranya mengenai Rencana Penggunaan Tfenaga Kerja Asing (RPTKA). Dalam UU Cipta Kerja,
diatur bahwa RPTKA hanya untuk TKA ahli yang diperlukan dalam kondisi tertentu seperti kondisi
darurat, vokasi, peneliti, dan investor atau buyer.
Jika ini benar-benar direalisasikan, tidak akan kita dengar lagi kabar bahwa ratusan TKA dalam
waktu singkat masuk ke Indonesia, seperti yang terjadi justru pada masa pandemi ini untuk
bekerja di sebuah perusahaan di Sulawesi Tenggara.
Selain itu, dalam UU Cipta Kerja, alih daya dianggap sebagai bentuk hubungan bisnis. Pengusaha
alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik yang
127
