Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 131
Judul UU Cipta Kerja & Pesangon
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-09 04:21:00
Ukuran 264x218mmk
Warna Warna
AD Value Rp 145.200.000
News Value Rp 435.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sekalipun terbilang kilat, Undang-undang (UU) Cipta Kerja adalah sebuah realitas. Pemerintah
menganggap regulasi ini dapat memacu peningkatan investasi di Indonesia dan mampu
mengatrol pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dianggap dapat menciptakan peluang kerja
lebih banyak terutama di masa pandemi Covid-19. Semua itu harus ditunggu buktinya.
Salah satu butir menarik yang patut disoroti adalah soal pesangon pekerja, bagian dari klaster
ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Kalangan pekerja atau buruh merasa keberatan. Ada
yang menganggap pasal pesangon dihilangkan. Ada pula isu pemutusan hubungan kerja (PHK)
dapat dilakukan secara sepihak dan tidak ada pesangon. Alhasil, beredar hoax seputar UU Cipta
Kerja pada klaster ketenagakerjaan, terutama soal pesangon.
UU CIPTA KERJA & PESANGON
Sekalipun terbilang kilat, Undang-undang (UU) Cipta Kerja adalah sebuah realitas. Pemerintah
menganggap regulasi ini dapat memacu peningkatan investasi di Indonesia dan mampu
mengatrol pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dianggap dapat menciptakan peluang kerja
lebih banyak terutama di masa pandemi Covid-19. Semua itu harus ditunggu buktinya.
Salah satu butir menarik yang patut disoroti adalah soal pesangon pekerja, bagian dari klaster
ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Kalangan pekerja atau buruh merasa keberatan. Ada
yang menganggap pasal pesangon dihilangkan. Ada pula isu pemutusan hubungan kerja (PHK)
dapat dilakukan secara sepihak dan tidak ada pesangon. Alhasil, beredar hoax seputar UU Cipta
Kerja pada klaster ketenagakerjaan, terutama soal pesangon.
Lalu apa masalahnya dengan soal pesangon di UU Cipta Kerja? Selain untuk meluruskan isu yang
beredar, publik maupun pekerja perlu tahu dengan gamblang soal pesangon di aturan baru
tersebut. Secara prinsip tak ada perubahan signifikan.
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan tegas di Pasal 156 menyatakan ayat (1) bahwa
dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
130
