Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 134

Judul               Redam Amarah, Ayo Duduk Bersama!
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Tajuk
                Tanggal             2020-10-09 04:20:00
                Ukuran              169x230mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 92.950.000

                News Value          Rp 278.850.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber


              Ringkasan

              Gelombang aksi massa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di berbagai
              daerah  terus  mengeskalasi  dengan  cepat.  Gerakan  protes  yang  diinisiasi  kaum  pekerja,
              mahasiswa, dan rakyat, terus menggelinding bak bola yang terpantul liar.
              Jika  aksi  yang  menjurus  anarkistis  dilakukan  terus-menerus,  dipastikan  keadaan  ini  akan
              mengganggu stabilitas keamanan dan memperburuk kegiatan ekonomi yang sejujurnya sudah
              sangat terpukul hebat akibat dampak pandemi Covid-19.



              REDAM AMARAH, AYO DUDUK BERSAMA!
              Gelombang aksi massa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di berbagai
              daerah  terus  mengeskalasi  dengan  cepat.  Gerakan  protes  yang  diinisiasi  kaum  pekerja,
              mahasiswa, dan rakyat, terus menggelinding bak bola yang terpantul liar.

              Jika  aksi  yang  menjurus  anarkistis  dilakukan  terus-menerus,  dipastikan  keadaan  ini  akan
              mengganggu stabilitas keamanan dan memperburuk kegiatan ekonomi yang sejujurnya sudah
              sangat terpukul hebat akibat dampak pandemi Covid-19.

              Mengapa gelombang protes itu cepat datang setelah pengesahan UU oleh DPR? Harus diakui,
              dan  memang  cukup  getir  mengakui  bahwa  hal  itu  terjadi  karena  sedari  awal  ada  proses
              berkomunikasi yang salah yang dilakukan DPR dan pemerintah kepada rakyat.

              Tak heran bila kemudian muncul tudingan bahwa DPR memang tidak berniat untuk transparan
              membahas  beleid  sapu  jagad  ini  bersama-sama  dengan  komponen  masyarakat.  Pemerintah
              selaku inisiator juga ingin cepat-cepat agar regulasi baru ini segera tuntas.

              Dari  sudut  pandang  ini,  proses  demokrasi  partisipatif  tampaknya  tidak  berjalan  dengan
              semestinya. Akibatnya, mayoritas kaum buruh tidak puas terhadap pengesahan UU Cipta Kerja,


                                                           133
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139