Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 283
Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan
oleh Mahkamah Agung (MA).
Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: Bagaimana
prosedur pengajuan perkara untuk judicial review MK? Pengajuan permohonan judicial review
ke MK diajukan langsung ke gedung MK di Jakarta atau bisa secara online melalui laman
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/.
Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh
pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap.
Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung
dengan sistematika: Prosedur pendaftarannya sebagai berikut: a. Pemeriksaan kelengkapan
permohonan panitera.
b. Registrasi sesuai dengan perkara.
Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas
permohonan ke MK.
1. Pengujian Undang-Undang 2. Sengketa kewenangan lembaga negara 3. Pembubaran Partai
Politik 4. Pendapat DPR /Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sejumlah Poin Omnibus Law UU
Cipta Kerja yang Menuai Sorotan.
282
