Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 282
Massa pekerja/ buruh di berbagai daerah, misalnya, menggelar aksi unjuk rasa diikuti mogok
kerja pada 6 hingga 8 Oktober. Aksi itu juga diikuti mahasiswa.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang isinya dianggap merugikan
masyarakat. Proses pembentukannya pun dinilai minim pelibatan publik.
Elemen buruh tengah mempertimbangkan akan melakukan judicial review atau uji materi
terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi .
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menuturkan, pertimbangan
uji materi tersebut merupakan salah satu langkah litigasi dalam melanjutkan perlawanan
menolak UU Cipta Kerja.
Adapun pertimbangan judicial review tersebut berangkat dari adanya deretan pasal-pasal yang
mengurangi hak pekerja.
Lantas, seperti apa tata cara dan syarat judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi?
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto menyatakan, bagi para
pihak yang keberatan atas terbitnya UU Cipta Kerja ini bisa melakukan uji materi atau judicial
review ke MK.
Hal itu, kata Riwanto, juga sudah diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945.
"Kan sudah diatur dalam Pasal 24 huruf C UUD 1945 itu mengatur mengenai MK, salah satunya
melakukan uji materi terhadap UU yang bertentangan dengan UUD 1945," kata Agus saat
dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya pihak yang merasa dirugikan bisa menguji dan menafsirkan apakah UU ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan norma-norma di dalam UUD 1945.
Dalam hal ini, pertama harus melihat dahulu aspek-aspek kerugian konstitusional yang diderita
oleh para pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya UU ini.
"Kerugian konstitusional itu bisa menyangkut sesuatu yang bersifat langsung, artinya, kalau ada
pasal atau ayat di dalam UU itu secara langsung hak seseorang dirugikan," jelas Agus.
"Kedua, kerugian potensial. Artinya kerugian itu belum nyata, tetapi kalau nanti UU itu
diundangkan, ada masyarakat yang dirugikan," imbuhnya.
Agus menambahkan, uji materi ke MK memiliki dua prinsip.
Pertama, yang diuji bisa bersifat formil. Artinya, apakah UU itu secara hukum acara
pembuatannya sudah sesuai seperti yang diatur dalam UU.
"Kan ada UU yang mengatur mengenai bagaimana tata cara membuat peraturan perundang-
undangan, yaitu UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan," kata Agus.
Kedua, yang diuji bisa bersifat materil.
Dengan kata lain meminta MK untuk menguji apakah isi pasal-pasal dan ayat-ayat di UU itu
apakah melanggar UUD 1945 atau tidak.
Melansir indonesia.go.id, judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan
lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
Dalam praktiknya, judicial review Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MK.
281
