Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 320
negative - Firman Subagyo (Anggota Baleg) Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat,
lembaga, ikut mendorong kenadalikan masalah informasi tidak benar ini
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya
mohon persetujuan. Bisa disepakati?
Ringkasan
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang (UU)
dalam sidang paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu. Namun sampai saat ini belum ada
naskah final UU Cipta Kerja . Bahkan draf UU yang menuai kontroversial 1.000 halaman itu
ternyata beberapa diantaranya salah ketik .
Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani,
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sementara,
perwakilan pemerintah yang hadir fisik adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
SUDAH DISAHKAN DPR, DRAF UU CIPTA KERJA TERNYATA BANYAK SALAH KETIK
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang (UU)
dalam sidang paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.
Namun sampai saat ini belum ada naskah final UU Cipta Kerja .
Bahkan draf UU yang menuai kontroversial 1.000 halaman itu ternyata beberapa diantaranya
salah ketik .
"Kan typo (salah ketik) manusiawi. UU KPK aja yang tahun lalu ada yang salah ketik , ketahuan
setelah diserahkan ke pemerintah," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Achmad
Baidowi ketika dikonfirmasi Tribunnews.com , Kamis (8/10/2020).
Baleg DPR merupakan lembaga yang menyusun, membahas dan memutuskan apakah RUU layak
diajukan untuk disahkan di sidang paripurna DPR menjadi UU.
Ia menjelaskan, Baleg masih memperbaiki draf UU Cipta Kerja .
Namun, Ia menegaskan, koreksi yang dilakukan hanya sebatas pada kesalahan seperti
penempatan titik, koma, atau huruf.
"Kami sudah sampaikan, kami minta waktu bahwa Baleg dikasih kesempatan untuk me-review
lagi, takut-takut ada yang salah titik, salah huruf, salah kata, atau salah koma. Kalau substansi
tidak bisa kami ubah karena sudah keputusan," ujar Baidowi dikutip dari Kompas.com hari ini.
Awi mengatakan, koreksi terhadap RUU yang sudah disahkan di rapat paripurna merupakan hal
yang wajar.
Apalagi, kata dia, RUU Cipta Kerja terdiri dari hampir 1.000 halaman sehingga perlu dibaca lagi
secara lebih teliti.
319
