Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 324
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah harusnya
memahami kekecewaan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah perlu membuka dialog dengan berbagai eleman masyarakat.
"Semestinya pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu
dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya
tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata," kata dia dalam keterangan yang
diterima, Kamis (8/10/2020).
Mu'ti melanjutkan, Muhammadiyah masih mempelajari UU tersebut setelah secara resmi
diundangkan oleh Pemerintah.
Judicial Review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan
ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang.
"Muhammadiyah masih wait and see," ujarnya lagi.
Pemerintah Menyakinkan Buruh Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan ada dua hal yang dilakukan pemerintah untuk menyakinkan para buruh terkait UU
tersebut.
"Terdapat 2 (dua) hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah," ujar Ida, dalam keterangannya
Rabu (7/10/2020).
Pertama, mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta
pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.
"Kemudian yang kedua adalah segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam
bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada
pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur
dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," jelas perempuan berhijab ini.
323
