Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 328
demi hukum, karena PHK itu restriktif dan limitatif. Tidak boleh disepakati, gugur, batal demi
hukum
neutral - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Selain itu, dasar hukum
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Ringkasan
Pengusaha mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) terhadap buruh
atau pekerja yang melakukan aksi mogok kerja menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja ( Ciptaker ).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani bilang bahwa secara
hukum, PHK diperbolehkan karena mogok nasional yang dilakukan buruh dianggap tidak sah
lantaran bukan dikarenakan kegagalan perundingan.
ANCAMAN PHK KE BURUH PEDEMO OMNIBUS LAW TAK AMPUH
Pengusaha mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) terhadap buruh
atau pekerja yang melakukan aksi mogok kerja menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja ( Ciptaker ).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani bilang bahwa secara
hukum, PHK diperbolehkan karena mogok nasional yang dilakukan buruh dianggap tidak sah
lantaran bukan dikarenakan kegagalan perundingan.
Dasar hukum yang digunakan Shinta, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pada pasal 137 berbunyi: "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya
perundingan." Sedangkan, mengutip Pasal 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232
Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, disebutkan bahwa mogok kerja
tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan.
Oleh karenanya, Shinta menilai sanksi dapat diberikan. Namun, bukan sanksi PHK yang langsung
diambil, melainkan pemanggilan selama tiga kali. Jika yang bersangkutan tak memenuhi
panggilan atau mangkir, maka sanksi PHK dapat diberikan.
"Prinsip harus kembali ke UU, di UU Nomor 13 sangat jelas kalau pekerja tidak bekerja dan ada
pemanggilan dan bisa diberikan peringatan dan kalau peringatan sudah tiga kali berturut-turut,
memang dia (pekerja) bisa di-PHK," katanya kepada CNNIndonesia.com .
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai PHK dalam hal ini tak
dapat dilakukan. Lantaran, ia menyebut penggunaan UU terkait tak tepat. Aksi menentang UU
Omnibus Law, menurut Hadi, bukan aksi mogok kerja, melainkan aksi unjuk rasa.
Ia menjelaskan bahwa aksi dapat disebut sebagai mogok kerja apabila dilakukan untuk
menyampaikan tuntutan langsung kepada perusahaan. Namun, saat ini tuntutan buruh ditujukan
kepada pemerintah.
"Unjuk rasa menyuarakan pendapat tidak diatur dalam UU Nomor 13, adanya mogok kerja. Itu
kan dalam rangka melakukan tuntutan normatif ke perusahaan, ini kan yang dituntut bukan ke
327
