Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

perusahaan, tapi ke negara, di luar perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com , Kamis
(8/10).
Oleh karena itu, ia menyebut PHK tak beralasan. Jika memang pengusaha ngotot menggunakan
UU tersebut, paling banter yang dapat dilakukan yaitu memotong upah/gaji sesuai dengan
jumlah absen kerja.

Mekanisme tersebut tertuang dalam Pasal 93 (1) yang berbunyi: "Upah tidak dibayar apabila
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan." "Jadi boleh dipotong (upah) sesuai hari dia (buruh)
tidak masuk karena tidak diizinkan perusahaan. Tapi, tidak ada satu pun pasal yang
membolehkan PHK," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyebut jika buruh dianggap melanggar aturan perusahaan, urusannya masih
panjang. Perusahaan harus mengeluarkan 3 kali surat peringatan (SP) sebelum melakukan PHK.

Hadi menjelaskan PHK akibat gagalnya perundingan antara pengusaha dan buruh memiliki
rentetan mekanisme yang harus dilalui. Di awal, pengusaha harus memanggil buruh selama dua
kali dan setiap surat panggilan berlaku untuk 5 hari kerja atau 7 hari.

Jika tak kunjung memenuhi panggilan atau dianggap mangkir, pengusaha masih harus
mengirimkan surat panggilan kedua. Sehingga, butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk dapat
mengambil keputusan PHK.

"Kalau mogok kerja akibat perundingan gagal itu pun harus dipanggil dua kali, di mana panggilan
pertama dan kedua itu jangka waktu 7 hari, mogok hari ini ga bisa besok di-PHK," jelasnya.

Hadi mempertegas jika pun di dalam perjanjian kerja bersama (PKB) terdapat klausul yang
memperbolehkan PHK, PKB dapat dinyatakan batal demi hukum. Pasalnya, aturan bersifat
limitatif dan bertentangan dengan UU yang ada. Hal ini tertuang dalam Pasal 54 (2).
"Di UU Nomor 13 ada ketentuan kalau PKB bertentangan dengan perundang-undangan, PKN
Pasal tersebut batal demi hukum, karena PHK itu restriktif dan limitatif. Tidak boleh disepakati,
gugur, batal demi hukum," katanya.

Namun, ia mengingatkan buruh untuk tak mangkir lebih dari yang ditetapkan oleh UU. Jika tidak,
bisa saja buruh kehilangan pekerjaannya karena dianggap mengundurkan diri.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah jika aksi mogok
nasional dilakukan secara ilegal. Dia menyebut bahwa aksi tersebut dilakukan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum.

Kemudian, lanjut Said, juga sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang
mengatur bahwa salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan
pemogokan.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said.

Said menyebut bahwa aksi mogok nasional ini dilakukan tertib, damai, dan tidak anarkis.
Menurutnya, aksi ini dilakukan semata-mata untuk meminta Pemerintah dan DPR RI
membatalkan omnibus law.

328