Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Ancaman PHK ke Buruh Pedemo Omnibus Law Tak Ampuh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008151555-92-
556042/ancaman-phk-ke-buruh-pedemo-omnibus-law-tak-ampuh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 15:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib,
dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan

negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib,
dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Prinsip harus
kembali ke UU, di UU Nomor 13 sangat jelas kalau pekerja tidak bekerja dan ada pemanggilan
dan bisa diberikan peringatan dan kalau peringatan sudah tiga kali berturut-turut, memang dia
(pekerja) bisa di-PHK
negative - Airlangga Hadi Subhan (Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas) Unjuk rasa
menyuarakan pendapat tidak diatur dalam UU Nomor 13, adanya mogok kerja. Itu kan dalam
rangka melakukan tuntutan normatif ke perusahaan, ini kan yang dituntut bukan ke perusahaan,
tapi ke negara, di luar perusahaan

negative - Airlangga Hadi Subhan (Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas) Upah tidak
dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Jadi boleh dipotong (upah) sesuai
hari dia (buruh) tidak masuk karena tidak diizinkan perusahaan. Tapi, tidak ada satu pun pasal
yang membolehkan PHK

negative - Airlangga Hadi Subhan (Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas) Upah tidak
dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

negative - Airlangga Hadi Subhan (Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas) Kalau mogok
kerja akibat perundingan gagal itu pun harus dipanggil dua kali, di mana panggilan pertama dan
kedua itu jangka waktu 7 hari, mogok hari ini ga bisa besok di-PHK

negative - Airlangga Hadi Subhan (Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas) Di UU Nomor 13
ada ketentuan kalau PKB bertentangan dengan perundang-undangan, PKN Pasal tersebut batal

326