Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 321
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, DPR memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk
menyampaikan RUU yang telah disahkan kepada presiden.
"Pada praktiknya karena ini 1.000 halaman, maka harus dicek satu-satu," kata dia.
"Saya bahkan lihat ada lima versi yang berbeda-beda, ada di halaman sekian yang beda atau
salah. Tapi ya sudah, yang penting dibawa ke paripurna nanti kami sisir lagi," imbuhnya.
Baidowi pun membantah bahwa kesalahan-kesalahan itu diakibatkan RUU Cipta Kerja dibahas
dan disahkan dengan tergesa-gesa.
Namun, Awi mengamini bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja dibatasi waktu, yaitu dalam tiga
kali masa persidangan DPR.
"Dalam pengesahan RUU, semua ada kesempatan untuk melakukan koreksi. Bukan mengubah
substansi. Apalagi pembahasan UU ini kan kami dibatasi waktu, yaitu tiga kali masa sidang. Jadi
harus disahkan. Tapi kan sudah selesai, kecuali belum selesai lalu disahkan itu repot," kata Awi.
"Ini sudah selesai di tingkat Panja, tim perumus sudah selesai. Salah-salah ketik itu manusiawi,
kecuali salah substansi itu tidak boleh," tegasnya.
Banyak hoax Sementara itu, Anggota Baleg dari Golkar Firman Subagyo mengakui pihaknya
masih merapikan UU Cipta Kerja .
"Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca dengan teliti) kembali naskahnya, jangan
sampai ada salah typo dan sebagainya." "Nanti hasil itu akan segera di kirim ke Presiden untuk
ditandatangani jadi undang-undang, dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat," papar anggota
Baleg DPR Firman Soebagyo lewat keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya, saat ini banyak beredar draf RUU Cipta Kerja yang belum final di publik dan media
sosial, seperti cuti haid, cuti kematian, upah minimum, yang saat ini di undang-undang sudah
mengalami perubahan.
"Beredar di media sosial, kemudian viral dan justru itu memprovokasi." "Baik itu dari buruh,
maupun masyarakat dan mahasiswa. karena kurang akuratnya wdata serta informasi yang
diperoleh," papar politikus Partai Golkar itu.
Oleh sebab itu, Firman mengajak semua pihak sama-sama meluruskan informasi terkait Undang-
undang Cipta Kerja ke masyarakat secara baik.
"Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga, ikut mendorong kenadalikan masalah
informasi tidak benar ini," ajak Firman.
Disahkan DPR Diberitakan sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-
undang.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di
Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).
"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?" Tanya
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna.
"Setuju," jawab para anggota dewan.
320
