Page 438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 438
Dituding sebagai sumber masalah, pemerintah pun tak tinggal diam. Rabu (7/10), 12 menteri
menggelar konferensi pers bersama dan menampik satu per satu kabar miring terkait
pengesahan UU Cipta Kerja.
Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Kamavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ket-enagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri
Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin
Tasrif.
Belasan menteri itu berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airi
angga Hartarto.
Rombongan itu menjelaskan satu per satupoin-poinyangmenyulutper-debatan dari mulai
ketenagakerjaan, amdal, pertanahan, dan ekonomi. Airlangga menegaskan, salah satu informasi
simpang siur terkait UU Cipta Kerja adalah terkait ketenagakerjaan, terutama tentang upah
minimum dan gaji.
"Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima tidak akan turun," ujarnya.
Menurut dia, banyakhoakstentang poin ketenagakerjaan yang beredar di kalangan masyarakat
dan memicu perdebatan. Terkait denganpesangon, dia menjamin tetap diatur dalam beleid
tersebut, bahkan ada jaminan kehilangan pekeij aan.
Selain itu, waktu kerja dan istirahat minggu tetap berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku. Sementara untuk pekerjaan dengan sifat tertentu yang membutuhkan fleksibilitas, hal
itu diatur dalam pasal 77 bab Ketenagakerjaan. Ketum Partai Golkar itu menegaskan, pengusaha
wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, waktu ibadah.
"Demikian juga terkait dengan cuti-cuti baik untuk melahirkan, menyusui, haid tetap sesuai
dengan Undang-Undang, tidak dihapus," tegasnya.
Dia juga memastikan bahwa pekerja outsourdng akan mendapatkan jaminan perlindungan upah
dan kesejahteraan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga tetap mengatur tenaga kerja asing (TKA).
"UntukTKAtentuyang diatur mereka yang dibutuhkan untukperawatan, maintenance, ataupun
tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun mereka yang datang sebagai buyer,"
katanya.
Kepastian soal UM ini juga ditekankan kembali oleh Menaker Ida. Dia mengatakan, ketentuan
soal UM tetap diatur di mana ketentuannya juga mengacu UU 13/2003 dan PP78/2015. Memang
dalam RUU terdapat penegasan variable dan formula dalam perhitungan upah berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Formula detailnya diatur PP" katanya. Selain itu, ketentuan
upah minumim kota/ kabupaten juga tetap dipertahankan.
Kemudian, dalam RUU ini juga menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UM.
Artinya, UM tidak bisa ditangguhkanlagi seperti yang sudah-sudah Di samping itu, dalam rangka
memperkuat perlindungan upah serta meningkatkan UMKM, RUU ini turut mengatur ketentuan
pengupahanbagi sektor usaha mikro dan kedi.
"Sekali lagi kita harus berpikir, memberikan perlindungan itu tidak hanya pada pekerja formal
saja. Tapi, juga harusmemastikan perlindungan bagi pekerja sektor usaha mikro kedi,'' paparnya.
437
