Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Terkait dengan amdal, Men LHK Siti Nurbaya Bakar menepis anggapan bahwa UU Cipta Kerja
menghapuskan izin lingkungan. "Berkaitan dengan amdal, tidak benar bahwa ada anggapan
terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar," kata dia.

Siti m enyebut, UU Cipta Kerja tidak mengubah konsep dasar dan pengaturan amdal. Justru, UU
Cipta Kerja mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Aspek penegakan hukum
pun lebih diperkuat dalam aturan tersebut.

Dia juga menolak kabar yang menyebut bahwa UU tersebut tidak membuka ruang untuk
pengajuan gugatan karena ada masalah lingkungan. Padahal, aturan itu justru m emb olehkan
gugatan terhadap izin perusahaannya.

"Izin jadi makin kuat, kenapa? Karena di dalam pasal, di dalam UU disebutkan bahwa perizinan
berusaha dapat dibatalkan apabila satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan
berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran atau
pemalsuan data dokumen dan atau informasi," tegasnya.
Men ATR/BPN Sofyan Djalil menambahkan, UU Cipta Kerja juga m engatur pembentukan bank
tanah. "Bank ini mungkinkannegara memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan
sangat murah bahkan gratis," j elasnya.

Sofyan menjelaskan, bank tanah akan menata tanah yang terlantar kemudian mendistribusikan
kembali kepada rakyat. Tujuannya untuk memberikan hak memiliki tempat tinggal kepada
masyarakat. Adanya bank tanah akan memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk m
emiliki tempat tinggal di pusat kota. Masyarakat miskin yang tak sanggup membeli hunian pun
bisa memiliki tempat tinggal di pusat kota.

"Orang-orang miskin semakin menderita karena harus tinggal semakin jauh dari pusat kota.
Makannya supaya negara punya tanah, maka bank tanah dengan mekanisme yang dimiliki ATR,
sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota, yang mampu commute
tinggal di luar kota," jelasnya.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan, keberadaan UU Cipta Kerja akan membantu
pemulihan ekonomi. Bahlil bahkan menyebut ada 153 perusahaan yang siap berinvestasi di
Indonesia pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja.
"Dengan masuknya 153 perusahaan pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, ini akan menciptakan
lebih banyak lagi lapangan kerja," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kedi Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki menuturkan, melalui
om-nibus la w akan memberi dampak positif terhadap pengembangan UMKM (usaha mikro, kedi,
menengah). Perizinan membuat usaha akan dipermudah.

Sehingga akan membuka lapangan kerja semakin luas. Artinya, akan banyak menyerap tenaga
kerja dan mengurangi pengangguran.

Dia mencatat, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62 juta unit.

Yang mana saat ini sudah menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. "Jadi bagi kami sangat
positif. Saya kira akan memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia," ungkap Teten.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira Adhinegara menyebut, pembuat UU Omnibus Law dari awal sudah salah dalam analisa
upah dan produktivitas tenaga keij a. Masalah upah tidakbisa disamakan dan dipukul rata. Tapi
bergantung pada jenis pekeij aan dan industrinya. Misalnya, upah tenaga kerja di industri

439