Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Masukan juga datang dari MPR. Mereka mendesak agar pemerintah secara rind
mensosialisasikan pasal-pasal yang membuat geger. Terutama soal ketenagakerjaan yang paling
banyak disorot. "Hal tersebut penting untukmembendungberita hoax yang beredar di
masyarakat," tegas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Demo penolakan Omnibus Lawter-j adi di berbagai kota. Demonstran dari kota sekitar Jakarta
mencoba masuk ke Ibukota. Namun, polisi menghadang mereka untukmasuk ke Jakarta.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan, memang Polri berupaya untuk
melakukan kanalisasi terhadap demonstran. Agar tidak masuk ke Jakarta. "Diharapkan
demonstran mengerti karena saat ini masih pandemi," paparnya.

Tujuan utamanya, demonstran tidak diperbolehkan masuk ke Jakarta murni terkait pandemi Polri
tidak ingin ada kluster Covid 19 akibat demonstrasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Itu utamanya," paparnya.

Untuk pencegahan tersebut dilakukan masing-masing kepala satuan wilayah (kasatwil). Sesuai
dengan instruksi untuk membuat rencana pengamanan.

"Kami harap demonstran melakukan aksi di kota masing-masing," terangnya dalam konferensi
perske-marin.(dee/mia/han/deb/idr/ted)

caption:

FEDRIKTA RGAN/J PG

BERI KETERANGAN: Dari kiri, Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan
Djalil serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai memberikan keterangan kepada wartawan soal
Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta,
Rabu (7/10/2020).

UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi unjuk rasa di
depan gerbang Gedung DPRD Riau, Rabu (7/10/2020). Mahasiswa menolak Undang-Undang
Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI.

UPAH MINIMUM

TAK DIHAPUS,

CUTI TETAP ADA

1 Terkait ketenagakerjaan, upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan upah yang diterima tidak akan turun.

2. Terkait dengan pesangon, tetap diatur dalam beleidtersebut, bahkan ada jaminan kehilangan
pekerjaan.

3. Terkait cuti-cuti baik untuk melahirkan, menyusui, haid tetap sesuai dengan undang-undang,
tidak dihapus.

4. Waktu kerja dan istirahat minggu tetap berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sementara untuk pekerjaan dengan sifat tertentu

yang membutuhkan fleksibilitas, hal itu diatur dalam pasal 77 bab Ketenagakerjaan.

441