Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Disinggung soal penetapan UM tahun depan, Menaker menegaskan, belum akan menggunakan
RUU ini. Hal ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih negatif akibat
pandemi. Dia mengatakan, pihaknya telah mendapat masukan dari dewan pengupahan nasional
mengenai penetapan UM 2021. Penetapan diusulkan untuk mengikuti UMP 2020.

"Karena kalau kita paksakanmengi-kuti PP 78/2015 atau UU baru ini pasti akan banyak
perusahan yang tidak mampu membayar UMP-nya," paparnya.

Diakuinya, jika merujuk pada PP 78/2015, disebutkan bahwa dalam kurun waktu lim atahun
harus ada peninjauan komponen kebutuhan hidup layak (KHL). KHL ini masuk dalam
hitunganpenentuan UMP. Nah, pembaharuanini harusnya dilakukan di tahun ini untuk penetapan
UMP 2021.

"Memang ada perubahan komponen KHL untuk 2021. Namun demikian, kita semua tahu akibat
pandemi pertumbuhan ekonomi minus,''jelasnya.

Sehingga, tidak memungkinkan bagi pemerintah menetapkan secara normal sebagaimana
peraturan pemerintah maupun perturan perun-dang-undangan.

Mengenai PHK, Ida kembali menekankan bahwa dalam RUU ini tetap mengatur mengenai
ketentuan persyaratan dantata cara PHK. Serikat pekerja/ buruh pun diberikan ruang dalam
memperjuangkan kepentingan anggota yang sedang dalam proses PHK. Bahkan, RUU ini akan
semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekeij a/buruh selama PHK masih
dalam proses penyelesaian sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Saat ada PHK masih dalam proses, maka buruh masih dapatkan upah. Ini ditegaskan di RUU
Cipta Kerja," jelasnya.

Selain itu, dalam rangka memberi jaminan sosial ke pekerja/ buruh yang terkena PHK, RUU
Ciptaker juga mengatur ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan (JHP). Yang
manfaatnya berupa uang tunai, pelatihan kerja, hingga terkoneksi dengan informasi
ketenagakerjaan. Sehingga, pekerja bisa mendapat sangu, upskilling, dan akses penempatan
kerja. Dengan begitu, nantinya, pekerja/buruh bisa dapat kemudahan untuk memperoleh
pekerjaan baru.

Menurutnya, RUU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekeij
a buruh dengan adanya skema ini. Tentunya, di samping pesangon yang diberikan pengusaha.
"Pekerja mendapatkan JHP yang ini tidak dikenal dalam UU 13 2003," ungkapnya.

Nantinya, JHP bakal dikelolah oleh BPJamsostek. Di mana, modal awal disiapkan sebesar Rp6
triliun oleh pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Ida juga menegaskan bahwa tidak benar jika ketentuan sanksi pidana
ketenagakerjaan dihapus. Dia mengatakan, bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana
ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti UU 13/2003.

"Saya kira kita bisa tahu, banyak distorsi informasi di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari
kenyataan," ungkap politikus PKB tersebut.

Misalnya lagi soal waktu kerja dan istirahat. Aturannya tetap mengikuti UU ketenagakerjaan
dengan menambah ketentuan baru menegnai pengaturan waktu keij a dan istirahat pada sekto
rusaha dan pekerjaan tertentu.
"Kenapa diatur? Kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekeij a/buruh dalam bentuk-
bentuk hubungan kerja dan sektor tetenteu di era ekonomi digital saat ini," papar Ida.

438