Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

otomotif yang butuh skill tinggi. Wajar bila upahnya mahal. Se mentara untuk yang industri alas
kaki atau sepatu upahnya lebih rendah.
Kecuali, Indonesia ingin bersaing dengan India, Bangladesh dan Ethiopia untuk mengejar low
cost labor industry. "Yang penting tenaga kerja banyak tapi upah rendah. Kalau model investasi
yang kualitasnya rendah dikejar maka wajar solusinya adalah omnibus law," uj ar Bhima saat
dihubungi Jawa Pos (JPG) malam tadi.

Namun, sebaliknya jika ingin menarik investasi yang hitech dan high skill labor, maka pemerintah
seha-rus-nya tidak bermain dalam perubahan regulasi upah dan tunj angan pekeij a. Tapi harus
membenahi soal pendidikan, ketrampilan, dan pemberian hak pekerja yang lebih baik.

Menurut dia, perusahaan brand internasional diberbagai produk dengan target konsumen negara
maju, pasti menginginkan investasi yangmemenuhi standar. Baik standar lingkungan,
menghargai hak pekerja (fair labor dan decent work) dan tans-paran. Ttidak terlibat dalam
praktik suap atau korupsi.
"Tapi ini kan anomali, justru omnibus law mundur kebelakang Alhasil indonesia sebenarnya turun
kelas bukan bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Tapi negara-negara miskin dalam berebut
investasi yang kualitasnya rendah. Saya mau ikut judidal review di MK (Mahkamah Konstitusi),"
tegas Bhima.
Presiden KSPI Said Iqbal menj abar-kan sejuml ah fakt a mengenai RUU ini yang bakal
mengancam peker-ja/bu-ruh Diantaranya, mengenai UM. Dia mengtakan, faktanya
UpahMinimum Sektoral (UMSP dan UMSK) m emang dihapus. Meski, UM kabupaten/kota (UMK)
tetap ada. Itu pun dengan persyaratan.

Said tetap berpendirian, bahwa UMSK dan UMSP dihapus maka akan terjadi ketidakadilan.
Terutama bagi pekerja dengan beban lebih tinggi dankontribusi lebih tinggi pada perekonomian
namun nilai UM harus disamakan dengan perusahaan lain, seperti perusahan baju atau
perusahaan kerupuk.

"Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi
nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," katanya.

Kemudian, soal UMK. Dia menilai, UMK bersyarat ini hanya alibi untuk menghilangkan UMK di
daerah-daer-ah yang selama ini berlaku. Sebab, kewenangan untuk itu ada di pemerintah.
Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat.

"Fakta yang lain, yang diwajibkan untuk ditetapkan adalah upah minimum provinsi (UMP). Ini
makin menegaskan jika UMK hendak dihilangkan, karena tidaklagi menj adi kewajiban untuk
ditetapkan," paparnya.

Kemudian mengenai cuti panjang dan kompensasi. Said mengatakan, di RUU sapu jagat ini tak
lagi ada kwajiban pengusaha memberikan cuti panjang pada buruh yang sudah bekerja selama
enam tahun. Padahal, di UU ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2) huruf d diatur secara tegas,
bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja yang sudah
enam tahunkerja.

Dia pun memintah, agar tak ada pemotongan upah bagi pekerja/ biruhyang cuti haid dan
melahirkan. Sebab kalau upahnya dipotong, maka buruh akan cenderung untuk tidak
menghambil cuti. Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di undang-undang, tetapi
dalam pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika upahnya dipotong

"Karena pengusaha akanmemaksa secara halus buruh perempuan tidak mengambil cuti haid
dengan mena-kut-nakuti upahnya akan dipotong," keluhnya.

440