Page 607 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Karena itu, Iqbal menilai pernyataan Menaker Ida Fauziyah terkait pembayaran THR hanya
pemanis bibir saja. Dia mengemukakan hingga saat ini tidak ada tindakan sama sekali dari
Kementerian Tenaga Kerja terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan
ketentuan tersebut.

"KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan tenaga kerja asing,"
pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenaker telah mengimbau buruh atau pekerja segera melapor kepada posko
THR terdekat jika mengalami permasalahan terkait pembayaran THR mereka "Para pekerja yang
merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera melaporkan
permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklajuti dan mencari
solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi,
dikutip dari keterangan resminya, Minggu (9/5/2021).

Anwar mengatakan pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan posko
THR di daerah yang tersebar 34 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posko
didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan
pembayaran THR.

"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada," jelasnya.

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021, Kementerian Ketenagakerjaan tercatat ada
1.860 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun 20 April-7 Mei 2021. Jumlah tersebut
terdiri dari 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR.

606