Page 609 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 609
BANYAK PERUSAHAAN BELUM BAYAR THR, PEMERINTAH DIMINTA LEBIH
PROAKTIF DAN BERTINDAK TEGAS
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam, JAKARTA - Sampai saat ini masih banyak
perusahaan yang belum atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1442 H yang
merupakan hak pekerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar
mengingatkan perusahaan tentang kewajiban pembayaran THR.
"Pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan
sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang atau
sulit, THR pekerja wajib dibayarkan. Ini adalah amanat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," kata Netty melalui keterangannya,
Selasa (11/5/2021).
Netty juga meminta pemerintah agar memastikan posko-posko THR yang dibentuk Kemnaker di
tingkat pusat dan daerah guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR bekerja proaktif dan jangan hanya menunggu laporan.
Ketua DPP PKS Bidang Kesos ini mengatakan, posko THR jangan hanya menunggu laporan
masuk, tapi harus proaktif turun langsung ke lapangan untuk jemput bola mengatasi persoalan
yang muncul.
"Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR harus didatangi langsung, dievaluasi dan
diingatkan untuk menunaikan kewajibannya," katanya.
Menurut Netty, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan
maksimal karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak
membayar THR.
Dia menilai, pekerja umumnya tidak berani lapor dan berurusan dengan pihak lain. Mereka takut
dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak.
"Oleh karena itu, pemerintah harus sigap mencari perusahaan-perusahaan yang belum
mencairkan THR. Perusahaan tersebut harus diingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas.
Pastikan posko THR berfungsi optimal dalam melindungi hak pekerja, jangan hanya jadi
retorika," kata Netty.
608
