Page 613 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 613
paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan jika ada permasalahan, maka harus dibayar
H-1.
Ratusan perusahaan tersebut tersebar di DKI Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam,
Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa.
Dari perusahaan yang bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu,
makanan dan minuman, hingga industri padat karya lainnya.
Padahal, jelas Iqbal. perusahaan tersebut dianggap mampu membayar THR dan masih
beroperasi. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak
membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut.
"Kasus-kasus pembayaran THR yang tidak sesuai dengan surat edaran Menaker bisa dijumpai di
PT Pan Brothers di Boyolali, PT Agung Pelita Industrindo di Brebes, perusahaan tekstil di
pekalongan, dan seluruh mayoritas outsourcing PLN di seluruh Indonesia serta perusahaan-
perusahaan lain. Hal ini menjelaskan ketidakmampuan Menaker menegakkan aturan tentang
THR," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).
KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakan aturan dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan tenaga kerja asing
(TKA).
Said Iqbal menilai larangan mudik telah sebabkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke
kampung halaman masing-masing. Sementara, lanjutnya, kedatangan TKA China dan India
dengan menggunakan pesawat carteran di masa pandemi adalah sebuah ironi menyakitkan.
Padahal, sambungnya, jutaan pemudik pengguna motor bisa dipastikan mereka adalah buruh
yang diadang di perbatasan-perbatasan kota.
"Sudahlah mudik dilarang, TKA dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah
pandemi dan lip services atau hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR," tutur Iqbal.
612
