Page 611 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 611
PEKERJA BONGKAR MUAT HARUS DIDAFTARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan yang mempekerjakan
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan
sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup
tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.
"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup
tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," kata
Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar
Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari Senin (10/5/2021) dalam siaran persnya.
Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok
sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai
peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).
"Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi
Pelabuhan lainnya," jelas Menaker Ida.
Menaker Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang
optimal, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
berikut aturan turunannya.
Menaker Ida menyebut, pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk
meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat
sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.
"Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga
melakukan perlindungan kepada mereka yang sudah bekerja," sebut Menaker Ida.
Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya
program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
JKP diperuntukan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya,
mereka akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar
kerja.
"Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada
pekerjanya," ujarnya.
Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo,
mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh
karnanya, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak
hanya untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga
memberi pelindungan kepada keluarganya.
"Jadi benefit ini manaka terjadi kecelakaan kerja pada bapak/bu, manfaatnya juga akan
dirasakan oleh keluarga," ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Kepala Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, M. Tohir; dan Ketua DPP FSPTI, Surya Bakti Batubara.
(foto: Humas Kemenaker).
610
