Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

MOELDOKO: KARTU PRAKERJA BISA MENJADI POLA BARU LAYANAN BIROKRASI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program
Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar. Pencapaian
itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan
(customer first,red).

Bahkan Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan
arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani).

Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi
sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh
masyarakat.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam
Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M.
Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11/2020). "Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan
negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara
cepat yang akan merebut sesuatu," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan
yang baik, dan transparan. Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa
diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga,
hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.

"Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan
lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik," ucap Moeldoko.

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai
menuju pelayanan digital. Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari
sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.

Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan
Mall Layanan Terpadu.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah
satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap
bekerja dengan baik. "Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang
Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak
orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar
negeri," ujar Moeldoko.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu
Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan,
pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac
Center (email dan telepon) serta chatting online.

"Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai
bagian untuk memperbaiki layanan," ujar Hengki.

Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Terlebih, jika konsep
tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.

93