Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

keahlian, melainkan jatah untuk partai pendukung. Pola ini harus segera dihentikan karena
masalah ketenagakerjaan akan semakin rumit di masa selanjutnya.
Sebenarnya kalau mau disederhanakan, sistem upah yang cocok untuk Indonesia bisa dibuat
dengan dua model, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah hidup layak (UHL). Karena UM
hanya untuk pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun, UMP seharusnya hanya
berlaku untuk badan usaha skala kecil dan mikro.

Kenapa UMP bukan UM kabupaten/kota? Karena di setiap provinsi sudah ada Dewan Pengupahan
Tripartit, sementara di kabupaten dan kota di Indonesia belum semua memiliki Dewan
Pengupahan Tripartit. Untuk perusahaan skala menengah dan besar, pengupahan tidak lagi
dengan UM, tapi dengan UHL yang besarannya harus di atas UMP. Mekanisme penetapan UHL
tidak lagi melalui Dewan Pengupahan Tripartit, tapi melalui perundingan bipartit di setiap
perusahaan. Sehingga, besaran UHL yang diterima pekerja akan sesuai dengan tingkat
produktivitas perusahaan masing-masing.

Upah dasar pekerja hotel bintang lima pasti akan lebih tinggi dengan pekerja hotel bintang
melati. Perundingan upah model ini akan lebih adil dan menjamin keharmonisan hubungan
industrial.

Filosofi dasar UM dibuat sebagai alat negara melindungi pekerja rentan ([non-standard
employment) agar terhindar dari eksploitasi. Negara tidak perlu hadir mengurusi upah minimum
pekerja profesional di kelompok usaha menengah dan besar. Aturan yang mereka perlukan
bukan lagi UM, melainkan ada soal lainnya, seperti diskriminasi kerja, peningkatan produktivitas,
kemudahan berbisnis, dan pajak.

Sekarang marilah berbenah serius agar kita tidak jatuh dalam adagium lama, gagal karena
perkembangan kompleksitas sering mengalahkan kita akibat kemampuan beradaptasi yang
lamban.

34