Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 30
Judul Berantas Pengirim Pekerja Migran Ilegal
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Hendro Husodo
Tanggal 2020-11-13 05:10:00
Ukuran 194x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.340.000
News Value Rp 106.700.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Kita harus menyetop pengiriman pekerja di sektor
informal atau pekerja unskill. Yang paling penting itu pencegahan pekerja ilegal sejak dari hulu,
itu harus concem. Tidak boleh hanya fokus di penempatan
negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Artinya, ada selisih 5,3 juta pekerja, tapi mayoritas
itu yang ilegal mereka diberangkatkan tidak secara resmi. Ini bisnis kotor, mendapatkan uang
dengan cara cepat dan jumlah besar. Kita tidak boleh takut menghadapi sindikat mafia
negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Kita sudah tahu sebetulnya siapa mereka dan modus
operandinya. Saya selalu bilang tidak akan ada pengiriman pekerja ilegal sepanjang aparatur
negara tidak memiliki mental maling dan pengkhianat
negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Mereka bisa dikatakan telah menggadaikan dan
melacurkan keimanan mereka hanya untuk uang. Ini harus dilawan, tidak cukup hanya BP2MI,
harus ada stakeholder seperti pemerintah daerah dan pihak lain
Ringkasan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta pemerintah daerah fokus
memberantas calo-calo pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, hal tersebut bertujuan mengurangi jumlah PMI
yang berhadapan dengan masalah hukum maupun terlantar di negara penempatan kerja.
BERANTAS PENGIRIM PEKERJA MIGRAN ILEGAL
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta pemerintah daerah fokus
memberantas calo-calo pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, hal tersebut bertujuan mengurangi jumlah PMI
yang berhadapan dengan masalah hukum maupun terlantar di negara penempatan kerja.
29
