Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 33
Judul Gonta-ganti Konsep Upah Minimum
Nama Media Kompas
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-13 04:48:00
Ukuran 208x261mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 171.600.000
News Value Rp 514.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Dalam konsep internasional, upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang
diberikan negara kepada pekerja sebagai jaring pengaman sosial agar upah pekerja tidak jatuh
ke mekanisme pasar bebas.
Mengapa negara campur tangan? Karena ada sekelompok pekerja yang diasumsikan tidak bisa
melindungi dirinya, seperti pekerja berpendidikan rendah, tanpa keahlian, pekerja kontrak, masa
kerja di bawah satu tahun. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada pekerja yang dibayar
di bawah upah minimum (UM) karena konsep perlindungan negara menjadi tidak relevan.
Sayangnya, konsep UM di Indonesia diimplementasikan dengan cara yang rumit sehingga dalam
perjalanannya terjadi banyak masalah, sulit dipatuhi dan rawan penyimpangan.
GONTA-GANTI KONSEP UPAH MINIMUM
Dalam konsep internasional, upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang
diberikan negara kepada pekerja sebagai jaring pengaman sosial agar upah pekerja tidak jatuh
ke mekanisme pasar bebas.
Mengapa negara campur tangan? Karena ada sekelompok pekerja yang diasumsikan tidak bisa
melindungi dirinya, seperti pekerja berpendidikan rendah, tanpa keahlian, pekerja kontrak, masa
kerja di bawah satu tahun. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada pekerja yang dibayar
di bawah upah minimum (UM) karena konsep perlindungan negara menjadi tidak relevan.
Sayangnya, konsep UM di Indonesia diimplementasikan dengan cara yang rumit sehingga dalam
perjalanannya terjadi banyak masalah, sulit dipatuhi dan rawan penyimpangan.
Dalam banyak praktik internasional, UM umumnya dibuat dengan dua konsep sederhana, cukup
dengan UM provinsi atau UM sektoral. Tapi Indonesia memperkenalkan tiga bentuk: ada UM
provinsi, UM kabupaten/kota, dan UM sektoral, dengan besaran upah yang berbeda.
Setelah itu, UM diberi peluang tidak dijalankan dengan adanya mekanisme penundaan UM,
sekalipun dengan persyaratan yang sarat disertai bukti. Tapi praktik penundaan ini men-ciptakan
ambiguitas terkait kepastian sistem. Akibat kerumitan inilah, terjadi banyak komplikasi yang
kemudian memicu aksi demo buruh, perkara hukum perburuhan, dan praktik korupsi.
32
