Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 55
Judul Desak Wali Kota Bikin Rekomendasi Ulang
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg12
Jurnalis IND
Tanggal 2020-11-13 03:53:00
Ukuran 332x191mmk
Warna Warna
AD Value Rp 184.260.000
News Value Rp 921.300.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hardiansyah (Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Ada dua draf yang
diberikan. Termasuk draf dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sehingga perlu kami cek
dulu draf dari Apindo. Ada perubahan atau tidak
negative - Hardiansyah (Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang)
Dengan adanya statement itu, kami meminta sektor-sektor ini dinaikkan dalam hal kelompok
sektor
neutral - Hardiansyah (Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang)
Artinya, paling banyak warga di Kota Tangaangpenghasilan utamanya adalah buruh pabrik.
Sehingga tumpuan utama kesejahteraan warga KotaTangerang adalah upah minimum,"
Ringkasan
Penetapan upah minimum sektoral Kota Tangerang (UMSK) ditunda. Sebab, terdapat dua draf
yang diberikan saat sidang dewan pengupahan kemarin (12/11). Dua draf itu berasal dari
anggota dewan pengupahan unsur buruh dan pengusaha.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Rakhmansyah mengaku akan
menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan buruh kepada wali kota Tangerang. Dia akan
menyampaikan hasil tersebut kepada buruh secepatnya.
DESAK WALI KOTA BIKIN REKOMENDASI ULANG
Penetapan upah minimum sektoral Kota Tangerang (UMSK) ditunda. Sebab, terdapat dua draf
yang diberikan saat sidang dewan pengupahan kemarin (12/11). Dua draf itu berasal dari
anggota dewan pengupahan unsur buruh dan pengusaha.
"Ada dua draf yang diberikan. Termasuk draf dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Sehingga perlu kami cek dulu draf dari Apindo. Ada perubahan atau tidak," ujar Wakil Ketua
54
