Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 60
Ringkasan
Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka/RMOLJabar Hasil rapat pleno dewan
pengupahan dan para stakeholder lainnya secara sepakat memutuskan bahwa untuk upah
minimum kabupaten (UMK) Majalengka tahun 2021 naik sebesar 3,33 persen.
Ketua Apindo Kabupaten Majalengka, Dinar Trisnawati menjelaskan, dalam rapat pleno tersebut
para peserta dewan pengupahan sepakat untuk menaikan UMK Majalengka pada tahun
mendatang.
BERJALAN ALOT, UMK KABUPATEN MAJALENGKA DISEPAKATI NAIK 3,33 PERSEN
Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka/RMOLJabar Hasil rapat pleno dewan
pengupahan dan para stakeholder lainnya secara sepakat memutuskan bahwa untuk upah
minimum kabupaten (UMK) Majalengka tahun 2021 naik sebesar 3,33 persen.
Berita terkait UMP Jawa Tengah Bakal Digugat Apindo, Serikat Buruh Siap Kawal Ganjar UMP
2021 Lampung Rp 2,4 Juta, Disnaker Kaji Kemampuan Perusahaan PKS Dukung Pemprov DKI
Pada Kebijakan Penetapan UMP 2021
Ketua Apindo Kabupaten Majalengka, Dinar Trisnawati menjelaskan, dalam rapat pleno tersebut
para peserta dewan pengupahan sepakat untuk menaikan UMK Majalengka pada tahun
mendatang.
Meski sempat mengalami ketegangan karena adanya ketidaksepahaman, namun semua itu
berakhir dengan keputusan yang mufakat.
"Ya, akhirnya keputusannya naik 3,33 persen. Sebetulnya perwakilan dari para pengusaha sih
mentok di angka 2 persen. Dan kami juga maunya 0 persen mengingat situasi lagi pandemi
seperti ini," ujar Dinar kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (12/11).
"Hanya tadi, hasil negosiasi akhirnya Kepala Dinas sebagai ketua dewan pengupahan mengambil
jalan tengah seperti itu," imbuhnya.
Dikatakan Dinar, setelah hasil rapat tersebut pihaknya beserta dinas terkait akan menindaklanjuti
kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat untuk mendapat penetapan
dari hasil rapat tentang kenaikan upah.
"Pak Bupati insyaAllah berkenan meneruskan kepada Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
untuk penetapan. Besok kita akan langsung serahkan kepada Pemkab Majalengka, karena
informasinya paling lambat tanggal 14 besok," jelasnya.
Selanjutnya kata dia, dengan diputuskannya kenaikan tersebut sebetulnya di luar kewajaran
yang ditetapkan. Akan tetapi demi kemaslahatan bersama, para dewan pengupahan berhasil
mengambil keputusan tersebut.
"Sebenarnya ranknya maksimal di angka 2 persen, mengingat situasi seperti ini ya. Kenaikan
3,33 persen itu berlandaskan PP 78, jadi ketika kita mengambil hal itu berdasarkan landasan
hukum yang pasti," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit,
Rekonsiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asep Odin mengatakan, pihaknya
berharap untuk kenaikan UMK tahun depan bisa diangka 8,51 persen akan tetapi harus ikut hasil
keputusan bersama yaitu 3,33 persen.
59
