Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 46
Judul Ombudsman Sebut SE Menaker Soal THR Multitafsir
Nama Media Kontan
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2021-05-06 04:38:00
Ukuran 108x281mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.950.000
News Value Rp 68.850.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Robert Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Tetapi SE ini juga mengatur,
memberikan, semacam keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu
positive - Robert Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Yang ketiga ini penting untuk
mendapatkan pengawasan dan pencermatan
Ringkasan
Ombudsman Republik Indonesia menyambut baik adanya surat Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Namun, Ombudsman menilai surat edaran ini bermasalah
karena multitafsir. Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, SE ini di satu sisi
bisa dipandang sebagai sebuah ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling
lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
OMBUDSMAN SEBUT SE MENAKER SOAL THR MULTITAFSIR
JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia menyambut baik adanya surat Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Namun, Ombudsman menilai surat edaran
ini bermasalah karena multitafsir.
Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, SE ini di satu sisi bisa dipandang
sebagai sebuah ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari
sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Tetapi SE ini juga mengatur, memberikan, semacam keringanan kepada perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu," kata Robert dalam konferensi pers, Rabu (5/5).
Menurutnya, terdapat dua pilihan atas keringanan ini, yakni tenggat waktu pembayaran THR
dilakukan pada H-1, dan pengusaha yang tidak mampu membayar.
45
